Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jambi - Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera
2017 yang digelar pada 8-10 Oktober ini di Jambi menghasilkan 10
kesepakatan bersama tentang kerja sama pembangunan antarprovinsi di
Sumatera.
Dalam rilis Humas Pemprov Jambi yang diterima Antara, Selasa,
kesepakatan itu pertama yakni mendukung pembangunan dan pengembangan
konektivitas Sumatera serta mendesak Pemerintah Pusat untuk melakukan
percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur agar dapat
dituntaskan tahun 2019.
Seperti pembangunan jaringan kereta api lintas Sumatera (Sumatera
railways) dan feeder dari Aceh hingga Lampung dan pembangunan jaringan
jalan tol Sumatera dan feeder road pendukung jalan tol lintas
Sumatera.
Kemudian pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut sebagai bagian
dari tol laut dan pembangunan serta pengembangan jaringan dan
pembangkit energi listrik inter koneksi Sumatera.
Kesepakatan kedua yakni mendeklarasikan pembangunan ekonomi hijau dan
berkelanjutan Pulau Sumatera. Ketiga mendukung penetapan Bandara
logistik mitigasi bencana Pulau Sumatera.
Keempat mendorong Forum Gubernur se-Wilayah Sumatera menjadi agenda
dalam tahapan dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional yang
dikoordinir oleh Bappenas, Kemendagri dan Kemenkeu.
Kelima mendesak Pemerintah Pusat untuk menyusun ulang formulasi
penghitungan DAU untuk wilayah 10 provinsi di Sumatera dan ke-enam
menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sampai dengan akhir tahun 2018.
Kemudian kesepakatan ketujuh mendorong pembangunan bidang
kepariwisataan se-wilayah Sumatera dan ke-delapan memperkuat sumber
daya manusia dan menumbuhkan daya inovatif masyarakat dalam menghadapi
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Selanjutnya kesepakatan ke-sembilan yakni mendorong percepatan
pembangunan dan pengembangan Science park dan Techno park di seluruh
Provinsi se-Sumatera dengan dukungan Pemerintah Pusat.
Terakhir memperkuat kerja sama lintas wilayah dan lintas sektor untuk
pencegahan dan penanggulangan human trafficking (perdagangan orang),
narkoba dan pornografi.ant