Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta - Pemerintah pusat melalui berbagai program
telah melaksanakan perintah Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Namun
ternyata di Jateng masih ada puluhan ribu fakir miskin, anak
terlantar, dan manula sakit yang luput dari perhatian.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan, puluhan ribu warga tersebut
belum mendapat bantuan pemerintah. Baik dari program keluarga harapan
(PKH), kartu indonesia sehat, kartu indonesia pintar, beras rakyat
sejahtera, jamkesmas dan bantuan-bantuan lainnya.
"Ini dampak dari sistem pendataan yang belum baik, padahal mereka ini
justru yang sangat membutuhkan karena tidak punya sumber pendapatan
atau sakit keras misalnya," kata Ganjar
Untuk mengakomodasi persoalan ini, Ganjar membuat program Kartu Jateng
Sejahtera. Pemilik kartu ini akan mendapat bantuan Rp 250 ribu per
bulan yang diberikan dua kali dalam setahun.
"Ada sekitar 13 ribu lebih sedikit warga Jawa Tengah yang butuh
bantuan khusus karena belum tercover bantuan apapun. Sehingga
harapannya mereka yang membutuhkan ini secara konstitusional, mereka
berhak mendapatkan jaminan itu. Pasal 34 UUD 1945 sudah sangat jelas
menyebutkan dan ini kita wujudkan," kata Ganjar.
Tahun ini, Ganjar membagikan 12.764 KJS. Tahun 2016 lalu, KJS yang
berasal dari dana CSR Bank Jateng ini juga diberikan untuk 12.764
warga.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah (BP4D) Provinsi Jateng, Sudjarwanto Dwiatmoko
mengatakan, alokasi KJS tahun 2017 dialokasikan dalam APBD 2017
melalui Bansos di belanja tidak langsung Rp 38,29 miliar bagi 12.764
penerima. Per orang memperoleh Rp 250 ribu per bulan.
Untuk mendukung pendidikan, Ganjar membuat program bantuan siswa
miskin (BSM). Bantuan ini untuk mendukung pengeluaran biaya personal
siswa dari keluarga kurang mampu jenjang pendidikan menengah dan
pendidikan khusus (SMA/SMK/SLB).
"Penerimanya, bukan penerima Program Indonesia Pintar (PIP), yaitu
siswa dari keluarga kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan
tidak mampu dari desa/kelurahan," kata Sudjarwanto.
Ia menyebutkan, pada 2013 dialokasikan untuk sejumlah 14.150 siswa,
tahun 2014 pada 16.045 siswa, tahun 2015 ada 16.244 siswa, tahun 2016
ada 24.792 siswa, tahun 2017 ada 10 ribu siswa. Dari tahun 2013 hingga
2017, total penerimanya sejumlah 81.231 siswa, anggarannya mencapai Rp
81.231.000.000.
Sedangkan untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat, pada 2015 terdapat
165.929 jiwa, tahun 2016 sejumlah 165.929, dan tahun 2017 ini ditarget
327 ribu jiwa sementara hingga Maret 2017 telah tercapai 200.634 jiwa.
"Saya berharap banyak perusahaan yang bisa membantu lewat CSR.
Keluarga miskin di Jateng masih banyak dan butuh uluran tangan para
dermawan," tegasnya. dtc