Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta - Pemerintah perlu lebih mengoptimalkan Komite
Nasional Keuangan Syariah yang dibentuk Presiden Joko Widodo, karena
Indonesia memiliki potensi industri keuangan syariah nasional yang
melimpah.
"Ini peluang besar bagi industri keuangan syariah di Indonesia, tapi
nampaknya belum bisa dimaksimalkan," ujar Peneliti Muda Ekonomi
Syariah dari lembaga Wiratama Institute, Muh Taufiq Al Hidayah, dalam
siaran persnya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, secara kuantitatif, Indonesia merupakan negara dengan
jumlah industri keuangan syariah terbanyak di dunia.
Besarnya potensi industri keuangan syariah di Indonesia, kata dia,
terlihari dari pangsa pasar yang nampak stagnan di level lima persen,
yang sudah termasuk kontribusi dari Bank Aceh dan Bank NTB yang telah
konversi ke bank syariah.
Taufiq berpendapat, sepak terjang dan manuver yang dilakukan Komite
Nasional Keuangan Syariah (KNKS) selama ini masih belum terasa
gebrakannya.
"Sepertinya kita tak perlu alergi belajar dengan murid kita sendiri
seperti Malaysia yang market share-nya capai 23 persen, meski
sebenarnya kalah start dari Indonesia," ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa industri keuangan syariah Indonesia sudah
berjalan hingga selama 25 tahun.
Lebih jauh, dia mengatakan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini adalah
mata elangnya sektor perbankan syariah sehingga integritas dan
independensinya harus terus dipantau, sebab tugasnya menjaga reputasi
bank syariah agar tidak mirip dengan konvensional.
Sejujurnya, kata dia, masyarakat awan masih terlihat bingung dengan
perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional. ant