Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta - Penguatan sektor ekonomi kerakyatan perlu
dipertajam dan direalisasikan secara masif dan merata sebagai jalan
keluar agar rakyat puas dengan pemerintahan saat ini.
Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGH M. Zainul Majdi memaparkan bahwa
fokus pemerintah Jokowi-Kalla kepada pengendalian harga-harga pangan
dan pemerataan ekonomi, yang berkeadilan, harus bisa dijangkau oleh
masyarakat luas.
"Menurut saya sebagai jalan keluar agar pemerintah saat ini bisa
memenuhi harapan rakyatnya adalah perlu mengembangkan sistem ekonomi
kerakyatan yang merata," kata Zainul, atau yang akrab di sapa TGB
(Tuan Guru Bajang), Minggu (23/10/2017).
TGB menjelaskan, stabilisasi harga pangan diharapkan terus terjaga
sepanjang tahun ini dan tahun berikutnya, sehingga daya beli
masyarakat bisa tetap terjaga guna mendorong terwujudnya target
pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, koordinasi antara menteri pertanian dan BUMN-BUMN pangan
dalam menjaga persediaan bahan pokok supaya harganya bisa terus
stabil, menurutnya, menjadi kunci pengendalian harga pangan.
"Koordinasi antar kementerian dan institusi menjadi sangat penting
untuk tetap menjaga stabilitas harga pangan," ujarnya.
TGB menambahkan, pengembangan sistem ekonomi kerakyatan juga
seharusnya menjadi prioritas pemerintah agar pemerataan pembangunan
bisa berjalan cepat. Salah satunya adalah percepatan dan pemerataan
pembangunan infrastruktur, perbaikan layanan pendidikan kesehatan,
serta pemberantasan kemiskinan dan pengangguran.
Sebab, kata Zainul, sektor itu justru merupakan bagian terbesar yang
membentuk perekonomian nasional. Apalagi, sektor ini telah nyata bisa
mendongkrak peningkatan ekonomi masyarakat, dengan memberikan efek
yang berdampak besar bagi tumbuhnya sektor-sektor lain.
Menurut dia, berdasarkan data lembaga survei seperti KedaiKOPI, SMRC
dan Indikator, disebutkan bahwa kinerja pemerintahan Jokowi menjelang
tahun ketiga menunjukkan adanya rasa kepuasan dari mayoritas
masyarakat. Namun, untuk bidang ekonomi, keluhan utama masyarakat
terutama soal kenaikan harga-harga pangan dan daya beli masyarakat
yang tidak terlalu baik.
"Di sisi lain, masalah kemiskinan juga masih menjadi problem klasik
yang dihadapi bangsa Indonesia. Hal itu mengindikasikan bahwa
kebijakan ekonomi pemerintah masih belum banyak memihak kaum ekonomi
lemah yang notabene adalah rakyat kecil," ungkapnya.
Pria yang sudah dua periode memimpin NTB itu mengatakan, pola layanan
keuangan syariah sebenarnya solusi untuk dapat membuka akses dan
memperkuat ekonomi kerakyatan. Pemerintah Provinsi NTB, kata dia,
telah sampai pada pengambilan keputusan, yaitu mengonversi Bank NTB
menjadi bank syariah. Pola syariah tersebut semata-mata untuk membuka
akses seluas-luasnya bagi rakyat untuk memperoleh kemudahan dalam
layanan keuangan dan perbankan.
"Insya Allah ada kemanfaatan untuk bangsa dan ada keberlanjutan di
masa yang akan datang. Dengan kehadiran keuangan syariah banyak hal
baik bisa terwujud," jelasnya.
Hal senada dikemukakan pakar ekonomi yang juga Rektor Universitas
Paramadina, Firmanzah.
Dalam sisa dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK, menurut dia, perlu lebih
diperkuat dan ditingkatkan lagi program-program ekonomi kerakyatan
seperti penyamaan harga BBM di seluruh Indonesia untuk membantu rakyat
di kawasan 3T, kredit usaha rakyat (KUR) khususnya usaha mikro, dan
sertifikasi lahan terutama petani agar bisa mempunyai akses pendanaan
ke perbankan.
Selain itu, Firmanzah mengatakan perlu dilakukan sinkronisasi
program-program pengentasan kemiskinan baik di perkotaan maupun
pedesaan. dtc