Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta - Presiden Joko Widodo bicara soal banyaknya undang-undang alias regulasi di Indonesia. Dia pun menegaskan jangan sampai UU dijadikan proyek oleh pihak yang ingin cari untung.
Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki banyak sekali regulasi, mulai dari pusat hingga daerah. Akibatnya regulasi itu banyak yang tumpang tindih.
"Negara ini memang kebanyakan aturan. Regulasi ada berapa coba? Baik UU, PP, perpres, keppres, permen, pergub, perwalkot, 42 ribu banyak tumpang tindih bertentangan," kata Jokowi saat menghadiri acara Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).
Jokowi mengatakan, tahun lalu pemerintah sudah menghapus sebanyak 3.153 peraturan daerah (perda). Namun, banyak yang kemudian di-judicialreview-kan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Di-JR MK kalah. Kalah. Kita sudah semangat Pak, Bu, menteri semua, saya sampaikan ini 42 ribu kalau itu dihapus kajian, 100 tahun enggak akan rampung. Lihat, hapus, lihat, hapus," kata Jokowi.
Dikatakan Jokowi, banyak menteri yang senang dengan penghapusan perda tersebut. Namun setelah ditinjau ulang di MK, dah kalah, maka hal itu menjadi masalah lagi.
"Menteri sudah senang, hapus, ketemu 3.153, di MK kalah. Itu problem besar kita ada di sini. Kenapa di lapangan tak bisa diputuskan gara-gara ini salah satunya, gara-gara ini karena terlalu banyak aturan," jelas Jokowi.
Untuk itu, Jokowi menegaskan agar kepala daerah tidak usah membuat perda lagi. Bahkan Jokowi juga meminta kepada DPR tak perlu membuat terlalu banyak regulasi.
"Setahun (cukup) satu atau dua cukup. Saya juga sudah ngomong ke DPR, enggak usah setahun 40 UU, 1-2 cukup asal berkualitas," katanya.
Untuk itu, Jokowi pun menegaskan, jangan sampai regulasi-regulasi yang ada dijadikan 'proyek'.
"Jangan UU dijadikan proyek. Karena ke depan bukan negara kuat mengalahkan negara kecil, nggak. Ke depan itu negara cepat akan kalahkan negara lambat," tegasnya.
"Saya masih pusing mengatasi 42 ribu aturan ini. Saya minta pakar hukum urusi 42 ribu ini. Paling tidak separuh hilang, mempercepat lari kita. Ingin lari tapi problem di sini," tambah Jokowi. dtc