Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Gedung DPRD Sumut yang diisi 100 anggota dewan di Jalan Imam Bonjol, Medan kini tampak sepi. Pengamatan medanbisnisdaily.com, Kamis (26/10/2017), tidak terlihat satu pun kendaraan yang parkir di depan pintu masuk gedung.
Suasana sepi semakin terasa saat memasuki ruang tiap-tiap komisi. Rakyat yang datang hanya akan bisa menemui beberapa staf komisi, yang terlihat tanpa ada melakukan kegiatan apapun.
"Komisi B lagi Kunker (Kunjungan Kerja) di Bali, dari semalam," ujar salah seorang staf Komisi B.
Hal yang sama juga dijumpai di ruang komisi A, C dan D, tidak ada kegiatan rapat dengar pendapat (RDP), karena lagi kunjungan kerja (Kunker).
Saat dilihat dari situs DPRD Sumut terkait jadwal kegiatan, kunker sudah mulai dilakukan pada Rabu (25/10/2017), seperti Komisi A kunker ke Pemprov Bali bersama BNN Sumut, Satgas Pemberantasan Narkoba Provsu, Asisten Administrasi Pemerintahan Sekdaprovsu.
Komisi B Kunker ke Pemprov Bali di Denpasar, komisi C Kunker ke Kantor Badan Pembinaan BUMD Prov DKI Jakarta dan komisi E Kunker ke Papua Barat. Sementara komisi D dijadwalkan RDP juga batal karena sebagian anggotanya Kunker bersama anggota Banggar ke Jakarta.
Jadwal kunker anggota DPRD Sumut ini ternyata selalu diagendakan setiap pekannya dimulai hari Rabu hingga Jumat. Sedangkan untuk Senin dimulai dengan rapat paripurna dan Selasa kegiatan RDP di seluruh komisi.
Kosongnya gedung DPRD Sumut ini, membuat kecewa masyarakat dari aktivis Nekayan Jayantara Indonesia (DPP-ANJ INDONESIA) 26-10-2017 yang berorasi untuk mengadukan nasibnya, namun hanya diterima Kabag Informasi dan Protokol Sekretariat DPRD Sumut, Benny Miraldy dan staf.
"Kami akan menyampaikan aspirasi massa ini kepada pimpinan DPRD Sumut. Karena hari ini anggota DPRD lagi Kunker ke luar kota," ucapnya.
Rasa kecewa juga dialami seorang warga dari Humang Hasundutan (Humbahas), yang datang bermaksud menemui pimpinan dewan. Warga ini membawa surat mohon perlindungan hukum, sehubungan kebun mereka dibabat oknum-oknum preman dari perusahaan raksasa di daerah mereka.
Warga tersebut juga berupaya menemui pimpinan Komisi E DPRD Sumut, namun sama saja. Semua wakil rakyat yang ada dalam daftar dia untuk ditemui sedang tidak masuk kantor.