Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengapresiasi pencapaian pemerintahan Jokowi-JK dalam mengejar kemudahan berbisnis. Sangat diharapkan, kemudahan berbisnis tersebut diperluas hingga ke kawasan timur Indonesia (KTI).
"Kita mesti akui ada banyak pencapaian soal kemudahan berbisnis ini misalnya masalah akses listrik, dan administrasi perizinan, hanya konsentrasi kemudahan ini mesti diperluas sampai ke KTI," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia Andi Rukman Karumpa, dalam keterangan tertulis, Rabu (1/11/2017).
Diketahui, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia naik, dari yang sebelumnya berada di peringkat 91 ke 72. Ini tidak terlepas dari reformasi struktural yang sudah dijalankan pemerintah dalam tiga tahun terakhir.
Meski demikian, Andi berharap agak kemudahan itu dapat ditularkan ke kawasan timur. Perbaikan sangat pesat terjadi di daerah-daerah Pulau Jawa dan bagian barat Indonesia. Sedangkan, hambatan terbesar di KTI adalah ketersediaan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.
"Soal SDM masih sangat lemah dan reformasi birokasi belum cukup optimal mendorong kemudahan berbisnis," ujar Andi.
Tak hanya itu, Andi menginginkan agar Pemda-Pemda di kawasan timur Indonesia tidak menambah paraturan-peraturan daerah yang baru dan mempersulit dunia usaha. "Ancaman lainnya potensi Pemda-Pemda membuat aturan-aturan daerah yang mempersulit dunia usaha cukup terbuka. Apalagi kalau dikaitkan dengan perebutan sumber daya alam daerah. Ini repotnya," terangnya.
Terkait ketersediaan infrastruktur, Andi mengatakan perlahan-lahan mulai mengalami perbaikan seiring dengan perhatian pemerintahan Jokowi-JK yang sangat masif untuk KTI selama tiga tahun memerintah. Kebijakan pembangunan infrastruktur Jokowi-JK dianggap sudah di jalur yang tepat dan tereksekusi dengan cukup baik. Diharapkan ritme pembangunan tersebut tidak mengendor meski diterpa oleh berbagai isu keterbatasan ketersediaan anggaran.
"Kita harapkan pembangunan ini dapat mengatasi ketimpangan Jawa dan luar Jawa ke depan," pungkasnya. (dtc)