Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Surabaya. Giliran Partai Hanura keberatan dengan sikap Partai Demokrat (PD) mendukung Khofifah Indar Parawansa sebagai bacagub Jatim tetapi meminta jatah wakil.
Demokrat merasa berhak mendapat wakil karena memiliki 13 kursi atau terbanyak di dalam partai koalisi pendukung Khofifah.
"Tidak bisa hari ini PD punya fatsun begitu dalam upaya pemenangan.Calon wakil yang diusung harus punya chemistry dengan calon gubernur dan disepakati bersama," tegas Wasekjen Pembinaan Wilayah Jawa 4 (Jatim) DPP Hanura, Yunianto 'Masteng' Wahyudi kepada detikcom, Rabu (1/11/2017).
Yunianto memperingatkan agar Partai Demokrat baru mengumumkan dukungannya kepada Khofifah yang sebelumnya telah didukung Hanura, NasDem, PPP dan Golkar untuk tidak membuat kegaduhan.
"Kalau ada usulan dari PD tetapi figur tersebut kurang pas menurut analisa Bu Khofifah dan para kiai, tidak perlu lah PD bikin kegaduhan," kata Yunianto.
Sebaiknya PD, kata Yunianto, mengikuti kesepakatan bersama dengan partai pengusung lainnya yang menyerahkan bacawagub kepada Khofifah yang telah membentuk Tim 17 berisi para kiai di Jatim.
Semua sudah menyerahkan nama-nama kepada bu Khofifah dan tim 17, dan sedang fokus dimatangkan. Nama yang keluar dan jadi putusan yang sudah disetujui Bu Khofifah dan para kiai, InsyaaAllah akan diusung dan dimenangkan partai koalisi," kata Yunianto.
Ia meminta semua partai koalisi menanti bacawagub hasil dari Tim 17 dengan tidak mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif bagi upaya pemenangan Khofifah.
"Ketua DPD PD Jatim (Soekarwo) kurang elok kalau berstatemen seperti tersebut (minta jatah wakil) di media. Mari bekerja sama dan berjuang bersama untuk pemenangan," kata Yunianto yang pada pilgub Jatim 2008 menjadi tim pemenangan Soekarwo-Gus Ipul.
Ia berharap Demokrat tidak memaksakan kehendaknya, apalagi bacawagub nanti yang disodorkan ke Khofifah harus menjadi kadernya dan berasal dari Mataraman. Itu tentu akan melukai perasaan partai koalisi.
"Kalau dipatok harus ber-KTA PD, ya yang jelas ber-KTA PD ya Pakdhe Karwo, atau Pakdhe saja yang jadi cawagubnya, kan memenuhi syarat, harus berasal dari Mataraman juga," kata Yunianto menyindir. (dtc)