Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) menginvestigasi temuan Ombudsman mengenai keberadaan preman di Tanah Abang yang bekerja sama dengan oknum anggota Satpol PP DKI. Ini hasilnya.
"Nggak ada yang preman tuh. Mana sih yang preman. Ayo saya mau ngomong dulu nih kategori preman apa?" kata Lulung di gedung DPRD DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).
Lulung meminta investigasi secara menyeluruh harus dilakukan terkait temuan keberadaan preman yang bekerja sama dengan Satpol PP di Tanah Abang. Ia tidak ingin terjadi asal tuduh terhadap pedagang di Tanah Abang.
"Ayo dong sama-sama investigasi. Tanya dong kamu dari mana? Kan kita perlu bukti. Siapa nama premannya? Kalau dia melakukan pemerasan atas uang itu. Kan duitnya gampang dari mana duitnya? Dari peres pedagang kaki lima? Iya dong preman kan tukang peres," kata Lulung.
"Makanya saya bilang kategori preman dulu nih. Sepakat dulu dong. Jangan orang dituduh, eh lu preman lu? Padahal bapak kepala kelompok dari pedagang," lanjut Lulung.
Lulung mengaku telah melakukan investigasi bersama camat, ranmil, dan Kapolsek Tanah Abang soal temuan tersebut.
"Saya kemarin investigasi dengan Pak Kapolsek Tanah Abang. Saya, camat, danranmil, saya kumpul semalam di Tanah Abang. Saya tanya, 'Pak kami bicara sekarang prioritas dulu nih di pedagang kaki lima, ada preman nggak?' Nggak ada kata Kapolsek. 'Kalau ada preman ada yang meres, Pak? Bapak temui nggak orang luar?' Nggak ada. Kan Pak Kapolsek komandannya. Anak buahnya ada yang jadi Bhabinkamtibmas di kelurahan. Ada anak buahnya juga intel," tutur Lulung.
Hasil investigasi Ombudsman sebelumnya menunjukkan dugaan penyimpangan yang dilakukan oknum anggota Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL). Tak hanya dugaan pungutan liar, ada juga informasi soal kedekatan preman dengan oknum anggota Satpol PP.
"Berdasarkan informasi dari salah satu preman di lokasi tersebut mengaku mempunyai kedekatan dengan salah satu oknum Satpol PP sehingga dapat menjamin pedagang-pedagang tidak terkena razia," ujar anggota Ombudsman Adrianus Meliala dalam keterangan tertulis dalam jumpa pers penyerahan hasil investigasi ke Pemprov DKI di gedung Ombudsman, Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Kamis (2/11). (dtc)