Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta - Program rumah DP Rp 0 harus dikaji secara komprehensif. Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus meminta Anies Baswedan-Sandiaga Uno tidak terburu-buru merealisasikan program itu.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti setidaknya dua aspek terkait program rumah DP Rp 0. Pertama mengenai pola pembayaran, kemudian soal segmentasinya.
"Yang menjadi masalah adalah ketika kita masuk ke pola pembayaran. Ternyata, pola pembayaran itu masih sangat mahal ya. Harga dari 1 unit (rumah) itu masih ditaksir antara Rp 400-440 juta. Jadi, kalau (cicilan) 5 tahun saja, maka per bulan itu sekitar Rp 2,4 juta," papar Bestari saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).
Menurut politikus Partai NasDem, pola pembayaran ini nanti menentukan segmentasi masyarakat yang bakal menikmati program rumah DP Rp 0. Diketahui, program Anies-Sandiaga tujuannya untuk mempermudah rakyat menengah ke bawah untuk memiliki rumah.
"Kalau masyarakat katakanlah kelas UMP nggak akan mampu. Karena potong Rp 2,4 juta dari pendapatan dia yang cuma Rp 3,6 juta, maka dia cuma tersisa Rp 1,2 juta," terang dia.
Begitu pula dengan pola pembayaran lain menggunakan CSR. Pola ini, menurut Bestari, juga tidak bisa menutupi cicilan warga yang mengikuti program rumah DP Rp 0.
"Kemudian ternyata ada pola berikutnya, ada yang dijelaskan itu, ada supporting setengah dari alokasi CSR yang dicarikan. Kembali pertanyaan, apakah masyarakat masih bisa hidup dengan angka setengahnya? Berarti Rp 1,2 juta (setengah dari cicilan 5 tahun), dia gajinya UMP juga kan sisa Rp 2,4 juta," jelas anggota Banggar DPRD DKI Jakarta.
Tapi pada dasarnya, sambung Bestari, dia mendukung apapun program Anies-Sandiaga yang memprioritaskan kepentingan rakyat kecil.
"Saya sebagai anggota Banggar mendukung sebetulnya perumahan rakyat ini. Namun, jangan terburu-buru dengan itu dan tentukan segmennya," pungkasnya.
Sebelumnya, Sandiaga juga mengakui konsep pembayaran program rumah DP Rp 0 masih dalam pembahasan. Tapi di satu sisi Bank Indonesia (BI) memberikan lampu hijau terhadap program tersebut.
"(Program rumah DP Rp 0) Belum bisa kami berikan update, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Tapi intinya, alhamdulillah BI tadi menyatakan bahwa program ini bisa dilakukan, karena ada pengecualian, dan diharapkan program ini tetap mengacu pada prudential banking," kata Sandiaga di Balai Kota, Rabu (1/11/2017). dtc