Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ketua Komisi E DPRD Sumut, Zahir mengimbau kepala daerah (KDh), baik gubernur dan bupati/walikota harus berinisiatif membuka jalan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan demi peningkatan kualitas lulusan SMK agar lebih siap kerja.
Hal itu disampaikannya kepada wartawan, Kamis (16/11/2017), menanggapi data Badan Pusat Statistik, jumlah penganggur pada Agustus 2017 mencapai 7,04 juta jiwa atau 5,5% dari jumlah angkatan kerja. Angka tersebut berkurang 700.000 orang dari jumlah penganggur terbuka pada Agustus 2011 yang mencapai 7,7 juta jiwa. Namun, sekitar 11,41% pengangguran terbuka pada Agustus 2017 memiliki tingkat pendidikan sekolah menengah kejuruan.
"Kita harus melihat kenapa hal itu terjadi. Kita imbau kepada pihak sekolah untuk membuat kesepakatan kerja sama dengan perusahaan swasta agar tamatannya berkualitas dan bisa diterima perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi itu saja tidak cukup, perlu juga dinas-dinas dan kepala daerah membantu mencarikan kerja sama dengan industri," ujarnya.
Terlibatnya stakeholder dalam pendidikan vokasi SMK sangat diperlukan. Sebab lulusan SMK harusnya siap kerja, tidak harus menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Bekal kemampuan yang diberikan di bangku sekolah harus bisa digunakan untuk langsung bekerja. Sebagaimana program presiden merevitalisasi pendidikan vokasi untuk mengurangi pengangguran.
"Hanya kadang-kadang pendidikan vokasi ini persepsinya berbeda di masyarakat. Tidak tersosialisasi dengan baik. Mereka ingin anaknya kuliah, tapi disekolahkan di SMK. Keterlibatan kepala daerah harus ada untuk mengurangi angka penangguran lulusan SMK tersebut. Apalagi saat ini pengelolaan SMK ada di tangan pemprov," tambahnya.
Terlebih, lanjut Zahir, dunia usaha terus berkembang pesat belakangan ini, membutuhkan tenaga-tenaga terampil. Kurikulum pendidikan SMK harus dikembangkan sesuai dengan kurikulum dunia usaha agar lulusan SMK dapat menyesuaikan diri. Dengan peran pemerintah baik dinas pendidikan maupun gubernur yang langsung memberi jalan kerja sama dengan perusahaan besar di daerah untuk menempatkan lulusan SMK, maka pengangguran dari jenjang pendidikan dari jenjang tersebut dapat dikurangi.
"Pasti bedalah tanda tangan dari kepala sekolah dan kepala Dinas apalagi gubernur. Marwahnya berbeda. Dengan keterlibatan gubernur, industri akan lebih berminat untuk menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah SMK. Kepala daerah harus inisiatif memanfaatkan jabatannya untuk kemakmuran rakyat," tambah Zahir.