Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Isu money politics mewarnai pemilihan presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Munas ke-X yang. Mantan Presidium KAHMI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meragukan adanya praktik money politics saat pemilihan Presidium KAHMI itu.
"Sebagai mantan Presidium Nasional Kahmi 2012-2017 bersama Mahfud MD dan Anies Baswedan yang menolak maju kembali, saya ragu kalau dalam pemilihan presidium baru periode 2017-2022 terjadi permainan uang atau money politics," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/11).
Munas ke X KAHMI sendiri digelar di Medan, Sumatera Utara sejak Jumat (17/11) hingga Minggu (19/11). Menurut Bamsoet, kalau pun ada alumni HMI yang juga tokoh-tokoh politik dan pengusaha ikut berkompetisi di Munas KAHMI, itu sulit dihindari.
Termasuk jika mereka memakai strategi dan cara-cara yang biasa dipakai di Parpol maupun organisasi pengusaha. Misalnya seperti melakukan lobi, mobilisasi dengan cara mengumpulkan para pemilik suara, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok secara bergiliran.
"Dan biasanya dibentuk tim sukses yang bertanggung jawab atas kenyamanan pemilik suara mulai turun dari pesawat, penginapan maupun transportasi lokal," papar Bamsoet yang juga politikus Partai Golkar itu.
Menurut dia, sejauh hanya mentraktir makan dan minum itu merupakan hal yang wajar saja. "Itu namanya cost politic atau biaya politik. Bukan transaksi politik yang menetapkan misalnya satu suara sekian puluh juta rupiah dan dibayar tunai sebelum pemilihan calon," imbuh Bamsoet.
Dia pun menceritakan saat terpilih menjadi presidium Nasional KAHMI 2012-2117, lima tahun lalu di Pekanbaru Riau. Bamsoet mengaku saat itu tidak ada deal atau transaksi sama sekali.
Dia bahkan tak sempat membentuk tim sukses. Para peserta kongres utusan dari berbagai daerah berkumpul sambil makan dan diskusi sebelum masuk sesi pemilihan.
"Setelah terpilih, beberapa kawan daerah yang saya sangat kenal baik karena pernah sama-sama di KNPI, Golkar, Hipmi, Kadin dan lain-lain datang menemui mengucapkan selamat dan menyampaikan ada beberapa anggota yang akan kembali ke daerah belum memiliki tiket," cerita Bamsoet.
Dan seperti kebiasaan di HMI, Bamsoet dan koleganya saling bantu dan bahu membahu. Beberapa anggota KAHMI yang belum punya ongkos disiapkan tiket kepulangannya. "Apakah itu masuk dalam kategori money politic? Menurut saya tidak," tutur Bamsoet.
"Akhirnya, saya berharap soal tudingan adanya money poltic di tubuh KAHMI itu tidak benar. Yang ada hanyalah cost politik," sambung Ketua Komisi III DPR itu.
Isu adanya money politics disampaikan oleh anggota KAHMI yang juga Mantan Ketua PB HMI Yayat Biaro. Dia menyebut ada praktik money politics menjelang pemilihan Presidium KAHMI.
"Saya punya bukti dan saksi, yang siap memberikan kesaksian ke dewan etik. Tadi malam proses ini akan saya tempuh untuk membingkainya di floor persidangan, namun disarankan utk dilakukan pelaporan secara tertutup oleh senior besar," kata Yayat, Minggu (19/11).
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku juga mendengar kabar tersebut. JK yang juga alumni HMI itu berharap isu tersebut tidak benar.(dtc)