Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Arus masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) bagi suatu negara dapat menggeser sendi-sendi ekonomi, diantaranya menghambat pemerataan dalam memanfaatkan kesempatan kerja yang tercipta.
Hal itu dikatakan Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (FEB USU), Coki Ahmad Syahwier SE MP kepada MedanBisnis.Com di Medan, Kamis (23/11/2017).
Oleh sebab itu, lanjutnya, Indonesia sebagai negara yang berdaulat dengan dasar ideologi Pancasila dan UUD 1945, sebagai landasan juridis, seharusnya mampu menahan laju arus masuk TKA.
"Apalagi, TKA yang tercatat secara legal hanya berkisar 300-400 orang. Tetapi kenyataannya, secara ilegal mencapai 3.000-5.000 orang," bebernya.
TKA ini, kata Coki, berpotensi merusak sendi-sendi ekonomi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan. Terlebih lagi, Indonesia bukan negara yang secara penuh menganut sistem ekonomi pasar, melainkan menganut sistem ekonomi campuran yang menjadikan posisi pemerintah sebagai faktor pengendali sistem ekonomi nasional.
"Peran dan fungsi pemerintah tersebut adalah sebagai fasilitator, regulator dan stabilisator, yang menjaga dan memelihara sendi-sendi ekonomi masyarakat," tukasnya.
Tingkat Pengangguran Terbuka
Pda kesempatan itu, Coki Ahmad Syahwier juga mengimbau agar pemerintah Indonesia dapat mewaspadai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang berpotensi terus meningkat.
"Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih cukup besar, yakni sebesar 7,03 juta jiwa pada Agustus 2017. Dengan artian, naik 10 ribu orang dari Agustus 2016," katanya.
Seiring belum pulihnya perekonomian global yang berdampak pada perekonomian dalam negeri, lanjutnya, maka dapat diperkirakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpotensi terus meningkat. Sementara, jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2017, mencapai 27,77 juta jiwa atau lebih kurang 10,64% dari total penduduk Indonesia.
"Jumlah penduduk miskin tersebut relatif masih besar, apalagi belum menyertakan penduduk miskin absolut yang diperkirakan masih besar. Dapat dikatakan bahwa sesungguhnya problem kemiskinan adalah masih kurang lancarnya aksesibilitas terhadap sumber-sumber kesempatan kerja yang ada, mengakibatkan jumlah angkatan kerja yang belum bekerja terus meningkat," tukasnya.