Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masih banyak pemerintah daerah yang membuang-buang waktu dalam merealisasikan suatu proyek pembangunan infrastruktur.
Padahal, infrastruktur menjadi salah satu fokus pemerintahan kabinet kerja. Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain masih kalah tertinggal.
"Saya lihat pelajaran banyak pemda berinisiatif, kadang sudah buat perencanaan, waktu bidding tidak bagus, atau swasta tidak kredibel jadi proyek itu mulai dari awal lagi," kata Sri Mulyani saat acara PPP Day 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (29/11).
Menurut Sri Mulyani salah satu kunci kelancaran sebuah proyek pembangunan infrastruktur dibutuhkan adalah menyusun perencanaan dengan tata kelola yang baik.
"Untuk hemat waktu makanya direncanakan dari awal, dan kemudian distrukturkan dari awal, supaya lebih proper," tambah dia.
Lanjut Sri Mulyani, pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan pemerintah Indonesia saat ini adalah, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur keras, dan yang fokus melindungi masyarakat miskin dan tertinggal.
Langkah yang bisa mempercepat pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
"Karena Indonesia itu ketinggalan di bidang listrik, jalan raya, pelabuhan laut, udara, saya berharap pimpinan dan daerah belajar, jadi kita terakselerasi tidak hanya dari APBN atau APBD saja," tukas dia.
Bangun Infrastruktur Tak Harus Sendiri
Pembangunan infrastruktur tidak melulu harus dilakukan secara individual melainkan bisa dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dengan badan usaha sekalipun itu swasta.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, bahwa anggaran negara tak melulu hanya untuk infrastruktur. Oleh karenanya, bisa dilakukan atau direalisasikan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Dia mencontohkan, misalnya pembangunan infrastruktur air dengan nilai investasi Rp 1,1 triliun. Kebutuhan dana tersebut bisa disumbang dari APBD, dari BUMD, anggaran pemerintah daerah, kementerian teknis dan pihak swasta.
"Jadi enggak harus sendiri atau swasta sendiri, tapi blending," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengakui, pembangunan infrastruktur dengan skema kerjasama memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Dengan begitu, harus adanya kesamaan dan saling mengetahui terkait dengan struktur proyeknya.
Lebih lanjut dia menyebutkan, untuk merealisasikan berbagai macam pembangunan infrastruktur, maka yang dibutuhkan adalah menyusun perencanaan dengan tata kelola yang baik.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Robert Pakpahan mengatakan, keberadaan skema KPBU memberikan paradigma baru dalam pembangunan infrastruktur. Sebab, skema ini menawarkan skema lelang yang terbuka, kompetitif.
Lanjut Robert, skema KPBU juga bisa berjalan baik apabila didukung komitmen yang kuat oleh pemerintah daerah.
"Makanya di PPP Day Kami fokus mendorong Pemda untuk gunakan skema KPBU, dorongan Kementerian Keuangan sudah dinyatakan dengan beberapa fasilitas antara lain viability gap fund, dan fasilitas lainnya," kata Robert. (dtf)