Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan, program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dapat diselaraskan dengan program pemerintah pusat. Hal itu diungkapkannya untuk menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang menyatakan program Pemprov DKI tidak boleh menghambat program pemerintah pusat.
"Tentunya ya selaras dengan pemerintah pusat dan kita ingin membangun itu (secara) bersinergi. Dan kami yakin demi untuk rakyat bahwa kita pastikan seluruh program itu ditujukan agar memajukan kotanya dan membahagiakan warganya," kata Sandi di Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (3/12/2017).
Ia memastikan program Pemprov DKI tidak akan melenceng dari program pemerintah pusat. Ia mencontohkan, Pemprov DKI memberikan perhatian khusus kepada warga yang termarjinalkan, terutama di bidang pendidikan dan ekonomi.
"Semua akan bisa diselaraskan. Nggak ada masalah itu," ujarnya.
Terkait anggaran hibah Himpaudi yang juga dikritisi banyak pihak, Sandi menyebut Mendagri memiliki kewenangan untuk melakukan revisi. Namun, ia menegaskan pemberian dana hibah tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintahan Anies-Sandi pada pendidikan anak usia dini (PAUD).
"Kewenangan beliau karena memang kita tujukan kepada yang selama ini tidak mendapatkan perhatian daripada pemerintah, saat ini adalah PAUD," kata dia.
Sandiaga melanjutkan, selama ini pendidikan anak usia dini (PAUD) hanya mendapatkan upah berupa sabar, jujur, dan takwa atau sajuta. Pemprov DKI memberikan perhatian dalam bentuk tunjangan sebesar Rp 500 ribu yang diambil dari dana hibah kepada Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi).
"Selama ini kita merasa ada tidak keadilan dan saya yakin pemerintah pusat juga setuju," kata Sandiaga.
Sebelumnya, Tjahjo mengatakan bahwa program-program dalam APBD DKI 2018 harus sejalan dengan program yang tengah dijalankan pemerintah pusat. Program-program tersebut tidak boleh menghambat program yang dijalankan Presiden RI Joko Widodo. (dtc)