Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung menyebut tidak ada muatan politik dalam proses penunjukan KSAU Hadi Tjahjanto sebagai calon pengganti Panglima TNI. Meski begitu, Komisi I akan menanyakan soal kedekatan Hadi dengan Presiden Joko Widodo.
"Oh ndak-ndak (tidak ada muatan politik). Kan kalau dari kita ndak ya," kata Asril di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).
Sesuai aturan UU MD3, pemilihan Panglima TNI memang merupakan hak prerogatif presiden. Namun bila Komisi I tidak memberikan rekomendasi setelah melakukan fit and proper test, maka presiden harus mengirimkan nama baru ke DPR.
"Jokowi nggak bisa maksain, dia harus ganti cari yang lain," jelas Asril.
Dia mengatakan, kedekatan Hadi dengan Presiden Jokowi pun akan dibahas dalam fit and proper test. Menurut Asril, pernah bertugas di Solo seperti Jokowi tidak menjadikan Hadi mendapat nilai spesial.
"Bisa ini nanti kita lihat semua, kita juga nggak bisa berdasarkan sekertarian dari Solo (atau) orang Solo, bukan itu yang akan kita lihat, tapi seluruhnya, gimana pemikirannya, dasar-dasarnya kenegarannya cinta tanah airnya, pengetahuan masalah TNI," sebutnya.
Hadi pernah bertugas sebagai Komandan Pangkalan Udara Adi Sumarmo, Solo, pada tahun 2010-2011. Saat itu, Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Tak lama setelah Jokowi menjadi presiden, Hadi diangkat menjadi sekretaris militer (Sesmil) presiden. Hadi selalu mendampingi Jokowi dalam setiap tugas kenegaraan.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi memilih Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun. DPR menargetkan pemilihan panglima TNI yang baru selesai sebelum masa reses pekan depan. (dtc)