Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Puluhan pedagang dari Persatuan Pedagang Kampung Lalang (P3KL) menuding Pemerintah Kota (Pemko) Medan tak pernah peduli dengan kondisi masyarakat, khususnya para pedagang.
"Buktinya, sejak diruntuhkan 9 bulan lalu, Pasar Kampung Lalang tidak juga dibangun. Bahkan, walikota dan pejabat-pejabatnya juga tidak peduli dengan kesusahan kami para pedagang," tegas koordinator massa, Hilda br Sinaga, saat berunjuk rasa di depan kantor Walikota Medan, Jalan Maulana Lubis, Senin (4/12/2017).
Sampai saat ini, kata perempuan berbaju kaos merah ini, mereka menilai tidak ada tanda-tanda Pasar Kampung Lalang dibangun. Dengan kondisi ini, jelas membuat para pedagang semakin kesulitan karena tidak bisa berjualan.
Bayangkan, katanya, sejak 9 bulan lalu kami tidak bisa berjualan karena peruntuhan tersebut. Bagaimana kelangsungan hidup kami. Para pedagang tercerai-berai di banyak tempat. "Kami perlu makan dan menyekolahkan anak," tegasnya.
Karena itu, mereka mendesak Pemko Medan dan instansi terkait serta pemenang tender pembangunan untuk segera membangun Pasar Kampung Lalang. "Kami minta Pemko dan semua pihak terkait segera membangun pasar tempat kami berjualan. Hendaknya Pemko juga lebih peduli kepada masyarakat, dalam hal ini pedagang," sebutnya.
Saat menyampaikan tuntutan, massa menyebutkan pihak-pihak yang bertanggung jawab pembongkaran Pasar Kampung Lalang secara paksa dan tidak manusiawi pada 23 Maret lalu. "Orang-orang yang terlibat itu, Walikota Medan Dzulmi Eldin, Kepala Satpol PP M Sofyan, Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya dan Kabag Ops Polrestabes Medan, AKBP Doni Sembiring," sebut mereka.
Massa juga menilai walikota dan Dirut PD Pasar berbohong karena menyatakan pembangunan akan selesai 150 hari, ternyata bohong. Menuding Dinas Perkim dan pemborong tidak memenuhi janji.
"Kami juga minta perjanjian hitam di atas putih, kapan Pasar Kampung Lalang akan dibangun. Kemudian berapa lama pengerjaannya dan pedagang harus dilibatkan dalam prose pembangunan," teriak massa.
Massa juga minta, setelah dibangun, 732 pedagang harus mendapat haknya kembali. Kios-kios harus gratis kepada 732 pedagang, sesuai janji di Kejari Medan. "Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan melapor kepada Presiden Joko Widodo," tutup massa.
Saat berunjuk rasa, massa juga membentangkan spanduk dengan berbagai kecaman, seperti "kalian kenyang kami mati kelaparan", Tarukim tidak bertanggung jawab", dan tuntutan lainnya.
Sekitar 30 menit berunjuk rasa, massa mendapat informasi Walikota Medan sedang berada di DPRD Medan, secara perlahan mereka bergerak ke gedung dewan yang persis berada di depan kantor walikota.