Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Kementerian Keuangan melakukan rapat koordinasi dengan Badan Layanan Umum (BLU) bidang kesehatan. Dalam rapat yang dihadiri ratusan orang perwakilan dinas kesehatan daerah itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kekesalannya.
Ia memaparkan, bahwa dirinya terus-menerus mewanti-wanti kepada BLU bahwa penerimaan negara bukan pajak bukan dilakukan untuk mencari keuntungan. Namun untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pasalnya, dalam 11 tahun perkembangan BLU, kata Mulyani, mengalami peningkatan penerimaan sebesar 60%. Pada tahun 2012 penerimaan BLU sebesar Rp 21,7 triliun naik pada 2017 menjadi Rp 38,5 triliun.
"Dalam 11 tahun, BLU mengalami kenaikan yang cukup intensif dari penerimaan Rp 21,7 triliun di tahun 2012 kemudian di tahun 2017 meningkat menjadi Rp 38,5 triliun atau naik 60%. Saya terus mewanti-wanti atau memberikan apa yang disebut guidance bahwa penerimaan negara bukan pajak termasuk BLU bukan mencari keuntungan tapi untuk memberikan pelayanan terbaik secara sustainable," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Senin (4/12/2017).
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dirinya mendengar keluhan terkait tata kelola pemerintah daerah yang dinilai melakukan kewenangan secara suka-suka dan membuat menjadikan masyarakat sebagai korban. Ia pun mengatakan bahwa pemerintahan daerah di Indonesia memiliki berbagai macam sifat, mulai dari yang bagus hingga tidak bagus dan
"Saya mendengar tadi banyak keluhan di daerah berdasarkan peraturan pemerintah UPT (unit pelayanan teknis) ini, rumah sakit ini dan di bawah dinas kesehatan daerah dalam lingkungan tata kelola pemerintah daerah maka dia akan menjadi sangat tergantung pada kinerja pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah itu bervariasi ada bupati, walikota, gubernur yang sangat bagus sehingga menyebabkan seluruh unit di bawahnya ikut bagus. Ada yang tidak bagus alias brengsek yang semuanya menjadi ikut brengsek dan ini yang menjadi korban dari pimpinan yang tidak baik selalu rakyatnya," terangnya.
Pasalnya, pemerintah yang dinilai tidak baik tersebut dikatakan memiliki kewenangan dan sumber daya serta kekuatan untuk menentukan siapa saja yang berhak mengelola. Padahal, kewenangan besar pada daerah tersebut ditujukan untuk desentralisasi masyarakat.
"Karena dia sekarang memiliki kewenangan dan sumber daya dan dia juga memiliki kekuatan untuk menentukan siapa yang mengelola. Jadi sebenarnya daerah ini memiliki banyak sekali sumber atau kewenangan yang sangat besar dan memang tujuan desentralisasi adalah mendekatkan mereka yang melayani masyarakat kepada masyarakat sendiri," sambungnya.
Ia juga menambahkan, bahwa tagihan pada rumah sakit di daerah dibesarkan nilainya melalui tagihan alat kesehatan hingga obat-obatan. Ia pun mengecam keras bahwa hal tersebut merupakan kejahatan yang sangat jahat sehingga tidak hanya merugikan masyarakat namun juga keuangan negara.
"Saya juga mendengar salah satu daerah, bagaimana dana pelayanan itu digunakan untuk investasi yang baik yang saya dengar di daerah, dinas kesehatan yang seharusnya bisa menjadi institusi menjaga tata kelola rumah sakit umum daerah termasuk mencegah fraud dan berbagai macam kejahatan melalui BLU kesehatan itu juga bisa karena itu kejahatan yang jahat banget. Apa yang disebut pemberian bill atau tagihan yang terlalu besar atau korupsi pada level pengadaan di BLU mulai dari alat kesehatan sampai obat-obatan itu kejahatan yang luar biasa menurut saya tidak hanya mengganggu masyarakat tapi juga merugikan keuangan negara," pungkasnya. (dtc)