Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno akan menggandeng pihak swasta untuk pengolahan dan penyediaan air bersih bagi warga DKI. Sandi menyebut pihaknya akan memenuhi pengolahan air bersih sebanyak 60 persen agar penggunaan air tanah berkurang.
"Kita akan mengajak swasta juga dalam kemitraan pemerintahan badan usaha dengan pemerintah pusat, juga dengan Pemprov dan elemen masyarakat. Kita hadirkan sebuah gerakan yang betul-betul kita tunjukkan untuk mengurangi land subsidance," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/12/2017).
Pemerintah pusat sebelumnya meminta Pemprov DKI dapat menyediakan air bersih bagi warga guna mengurangi penggunaan air tanah secara berlebihan. Menurut Sandi penggunaan air tanah secara berlebihan dapat mempercepat penurunan permukaan tanah Ibu Kota.
"Karena mengambil air tanah itu berarti mempercepat land subsidance," ujar Sandi.
Sandiaga mengatakan anggaran dana sebesar Rp 40 triliun diperlukan untuk membangun jaringan air bersih warga Jakarta. Menurutnya, anggaran sebesar itu sangat berat bila dikerjakan oleh pemerintah sendiri.
"Tentunya kan kita harus mengikuti aturan ketentuan dan hukum. Tapi Rp 40-50 triliun itu besar sekali. Jadi tidak bisa hanya Pemprov dan pemerintah pusat. Harus dunia usaha yang tentunya dalam skema yang bisa dibingkai dalam sebuah kerja sama yang win-win," terangnya.
Sandiaga pada tahun ini menargetkan penyediaan air bersih mencapai 60 persen. Dirinya akan turun langsung untuk memantau jaringan air bersih terdistribusi di tiap-tiap hunian warga Jakarta.
"Sekarang targetnya kan bagaimana ningkatin di atas 60 persen. Untuk PAM sendiri Pak Erlan (Dirut PAM) bilang mereka akan all out dengan rencana-rencana untuk memastikan distribusi bisa terutama ke daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh kayak rusun dan sebagainya," sebutnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk mengatasi ancaman penurunan permukaan tanah di DKI, pemerintah telah menginisiasi pembangunan tanggul pengaman pantai sepanjang 20 kilometer sampai 2019 mendatang. Namun hal itu dirasa tak cukup untuk memitigasi resiko ancaman banjir di Jakarta di masa mendatang.
Permukaan tanah yang terus menurun lantaran pengambilan air tanah yang terus menerus menjadi penyebabnya. Mantan Menteri Keuangan itu bilang, pemerintah harus membangun penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah untuk menggantikan sumber air bersih warga Jakarta yang selama ini mengandalkan dari air tanah tadi.
"Karena meskipun tanggulnya sudah cukup tinggi, tapi ternyata tinggi air lautnya itu lebih tinggi lagi. Sehingga meskipun sudah ada tanggul, tetap airnya masuk. Kenapa bisa terjadi seperti itu, karena ternyata penurunan muka tanahnya benar-benar terjadi," kata Bambang saat ditemui di lokasi pengerjaan tanggul pengaman pantai paket II di Kalibaru, Jakarta Utara. (dtc)