Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut ada enam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI yang disorot terkait pelaporan asetnya. Enam SKPD tersebut adalah Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Kesehatan, Dinas Tata Air, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip.
"Ada enam SKPD besar, kita harus pelototin, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Damkar, Kesehatan, Tata Air, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip. Ada enam, ini yang mulai kuning, kelap-kelip merah nih," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).
Sandi mengatakan pelaporan aset keenam SKPD tersebut hingga saat ini belum mencapai target yang diharapkan. Padahal, kata Sandi, pencatatan aset menjadi salah satu fokus utama Pemprov DKI untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kita harus perhatikan karena sudah hampir 31 Desember, mereka belum mencapai apa target daripada pelaporan asetnya yang sesuai dengan harapan kita," ujarnya.
Sandi sebelumnya mengaku akan bekerja lebih keras lagi untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu diungkapkannya setelah menggelar rapat Road to WTP bersama jajarannya di Balai Kota."Rapat kali ini menunjukkan kita harus lebih kerja keras lagi. Di SKPD harus sudah menghadirkan pencatatan aset yang sudah sesuai dengan kaidah yang diinginkan oleh editor BPK," ujar Sandi. (dtc)