Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Jakarta. Pemerintah terus mendukung penertiban instrumen pembiayaan baru guna mendanai proyek-proyek infrastruktur. Mulai dari sekuritisasi aset, dan pengoptimalan pinjaman daerah lewat BUMN dalam hal ini PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, proses pengajuan, persetujuan dan pencairan pemberian pinjaman daerah kepada PT SMI melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Darmin menuturkan, proses pengajuan pinjaman daerah selama ini dilakukan secara berurutan atau perlu diusulkan ke masing-masing instansi terkait, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.
"Kalau dulu ada urutannya, instansi pertama, kedua, ketiga. Sehingga waktunya lama, prosesnya menjadi lama," kata Darmin di Grahasawala Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Jakarta, Kamis (28/12/2017).
Komitmen kemudahan ini telah tertuang dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Koordinasi Percepatan Pinjaman Daerah dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Daerah.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Plt Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir, Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Afirman, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba, Direktur SMI Emma Sri Martini.
Darmin melanjutkan, nota kesepahaman ini menyepakati untuk percepatan proses pengajuan pinjaman daerah. Di antaranya dengan percepatan penerbitan kelengkapan persyaratan pinjaman daerah yang harus dipenuhi Pemda yaitu Surat Pertimbangan Menteri Dalam Negeri, dan surat penawaran fasilitas pembiayaan dari PT SMI.
Sementara itu Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir mengatakan, dengan adanya komitmen ini proses pencairan pinjaman daerah ini bisa dilakukan tidak lebih dari 40 hari.
"Dalam perjanjian kerjasama ini diharapkan tidak lebih dari 40 hari proses pinjaman daerah bisa dilakukan SMI," kata Iskandar.
Dia bilang, nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama koordinasi percepatan pinjaman daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur daerah, serta menjadi dasar para pihak untuk bekerja sama mendorong sinkronisasi pemberian pinjaman daerah. Di samping itu, sebagai sarana penyelesaian hambatan dan masalah guna percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
Selain itu, kata Iskandar, juga ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Nota Kesepahaman Percepatan Pinjaman Daerah melalui Penugasan kepada PT SMI dalam rangka Pembangunan Infrastruktur Daerah oleh Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Kementerian Dalam Negeri) dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan serta Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko (Kementerian Keuangan) dengan Direktur Utama PT SMI.
Lalu, MoU pinjaman daerah antara PT SMI dengan Kabupaten Hamahera Selatan dan Kabupaten Tabanan. Iskandar menyebutkan, Pemkab Halmahera Selatan memperoleh pinjaman Rp 95 miliar untuk membangun Pasa Tuasona dengan tenor lima tahun, serta pembangunan tiga ruas jalan dengan nilai Rp 90,63 miliar.
Sementara untuk Kabupaten Tabanan mendapat pinjaman daerah sebesar Rp 201 miliar dengan jangka waktu delapan tahun untuk Rumah Sakit Daerah Kabupaten Tabanan.
Sementara itu, Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini mengatakan, sampai dengan 27 Desember 2017 nilai komitmen pinjaman daerah adalah sebesar Rp 2,74 triliun kepada 21 pemerintah daerah. Sementara komitmen pinjaman yang telah ditawarkan oleh PT SMI mencapai Rp6,9 triliun.
"Karena itu dukungan pemerintah khususnya DPRD menjadi kunci keberhasilan," kata Emma.
Emma bilang, dari total 542 pemerintah daerah terdapat 450 yang berpotensi memanfaatkan pinjaman daerah dari PT SMI. Sehingga, ke depan masih banyak potensi yang bisa digarap oleh BUMN di bawah koordinasi Kementerian Keuangan ini.
"Jadi sebetulnya baru 10% yang kita garap, ini ke depannya pangsa yang bisa kita optimalkan, untuk vitur pinjaman pemda ini bisa diakses oleh daerah," tutup Emma. (dtc)