Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Ramallah. Otoritas Palestina menegaskan Yerusalem tidak dijual dan pihaknya tidak bisa 'diperas' oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal ini disampaikan setelah Trump mengancam akan memutus aliran bantuan untuk Palestina, demi memaksanya ikut perundingan damai.
"Kami tidak akan diperas," tegas pejabat senior Palestina, Hanan Ashrawi, dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Rabu (3/1/2018).
"Presiden Trump telah menyabotase pencarian kami untuk perdamaian, kebebasan dan keadilan. Sekarang dia berani menyalahkan Palestina atas konsekuensi dari tindakannya sendiri yang tidak bertanggung jawab!" imbuhnya.
Dalam pernyataan terpisah, juru bicara Presiden Palestina, Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudeina juga memberikan komentar. "Yerusalem adalah ibu kota abadi negara Palestina dan Yerusalem tidak dijual untuk emas atau miliaran (dolar)," tegas Rudeina kepada AFP.
Usai pernyataan Trump pada 6 Desember tahun lalu yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Palestina menegaskan AS tidak bisa lagi memainkan peran dalam proses perdamaian Timur Tengah. Rudeina menegaskan, Palestina bukannya tidak ingin kembali terlibat perundingan damai yang buntu sejak tahun 2014.
Palestina bersedia ikut perundingan asalkan didasarkan pada pendirian negara independen dan pemberlakuan garis perbatasan yang ditetapkan sebelum Israel mencaplok Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza dalam perang tahun 1967. "Jika Amerika Serikat serius soal perdamaian dan soal kepentingannya, maka harus mematuhi hal itu," tegasnya.
Ancaman Trump itu disampaikan via akun Twitter pribadinya, @realDonaldTrump. Trump menyebut proses perdamaian Timur Tengah selalu dalam masa sulit dan mengancam akan memotong bantuan untuk Palestina yang bernilai lebih dari US$ 300 juta (Rp 3,9 triliun) per tahun.
"Kita membayar warga Palestina RATUSAN JUTA DOLAR setahun dan tidak mendapat apresiasi ataupun rasa hormat," tegas Trump via Twitter. "Dengan warga Palestina tidak lagi ingin merundingkan perdamaian, mengapa kita harus melakukan pembayaran besar-besaran ini di masa mendatang kepada mereka?" imbuhnya.
Tidak diketahui pasti apakah Trump mengancam akan menghentikan seluruh aliran dana, yang bernilai US$ 319 juta (Rp 4,2 triliun) untuk tahun 2016, atau tidak semuanya.
AS memang telah sejak lama memberikan bantuan dana kepada Otoritas Palestina yang sangat membutuhkan dukungan anggaran dan jaminan keamanan. Bantuan dana ini berbeda dengan bantuan tambahan US$ 304 juta (Rp 4 triliun) yang masuk program PBB di Tepi Barat dan Gaza dan dijalankan oleh United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).
Pernyataan keras Trump semacam ini jika tidak diikuti dengan langkah konkret, biasanya hanya dipandang sebagai pesan politis belaka. (dtc)