Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. DPRD Sumut berharap Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dapat menampung dan memprioritaskan program kerja sesuai aspirasi rakyat yang dituangkan dalam hasil reses anggota DPRD Sumut.
Hal ini dikatakan Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Sumut, Aduhot Simamora usai menyerahkan seluruh laporan reses I tahun sidang IV tahun 2017 kepada Plt Sekda Provsu, Ibnu Hutomo dalam rapat paripurna perdana DPRD Sumut ditahun 2018, Kamis (4/1/2018).
Dalam laporan reses yang dibacakan masing-masing juru bicara tim reses, masih seputar pendidikan, infrastruktur, kriminalitas, narkoba, kesehatan dan jaminan sosial.
Juru bicara tim reses Dapil Sumut II, Ikrimah Hamidi menyebutkan, sektor pendidikan sangat perlu mendapatkan perhatian khususnya penambahan sekolah-sekolah negeri di tiap-tiap kecamatan di Sumut, baik tingkat SD, SMP, SMA dan SMK. Pembangunan di sektor pendidikan juga harus diserta peningkatan kualitas sekolah-sekolah.
Sementara di sektor kesehatan, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah telah mengeluarkan program BPJS, namun kenyataannya program tersebut banyak mengalami kekurangan yang dampaknya belum membuat masyarakat merugi.
Anggota DPRDSU dari Dapil V, Syamsul Qadri Marpaung menyebutkan perlu ditingkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan Provinsi sehingga dapat mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur, guna mendukung percepatan peningkatan perekomonian dan kesejahteraan masyarakat.
"Diharapkan agar Pemerintah Provinsi dalam Menyusun anggaran berupa bantuan keuangan (BKP) kepada Kabupaten/Kota maupun anggaran yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Utara tetap diperhatikan kebutuhan daerah dan memprioritaskan program yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat namun tetap berpedoman kepada aturan Hukum yang benar," ujarnya.
Plt Sekda, Ibnu Hutomo mengatakan, pemprovsu akan segera menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat tersebut, tapi masyarakat juga harus diberikan pemahaman proses agar aspirasi tersebut dapat ditampung dan dilaksanakan.