Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
MedanBisnis - Bogor. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang 90 raja, sultan, dan pemangku kerajaan/kesultanan ke Istana Bogor. Jokowi mengatakan ingin mendengar aspirasi para tokoh adat itu.
"Saya tidak akan menyampaikan sesuatu. Saya justru ingin mendengar, masalah-masalah problem-problem yang ada dari yang saya hormati yang mulia para sultan, raja, dan permaisuri pada hari ini," kata Jokowi di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/1/2018).
Beragam masukan disampaikan oleh para raja itu. Salah satu aspirasi yang muncul adalah keinginan para tokoh adat itu untuk terlibat dalam pemerintahan.
"Jangka pendek, kami ingin keterlibatan keraton secara nyata implementasinya dan interaksinya. Ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan ini. Sehingga kami mengharapkan keraton ini ada dalam unit kerja kepresidenan sehingga setiap hari kita bisa memberikan kontribusi dan interaksi dengan kebijakan-kebijakan bapak, dan hal-hal yang ada pada suara di bawah sehingga Bapak bisa memonitor langsung, bukan hanya pada tingkat-tingkat laten, tapi juga pada tingkat-tingkat manifes," kata Sultan Kepaksian Skala Brak, Edward Syah Pernong.
Setelah Edward menyampaikan aspirasinya, pertemuan itu berlangsung tertutup hingga makan siang bersama. Jokowi tampak terus mencatat aspirasi yang disampaikan.
Beberapa orang kemudian memberikan pemikirannya. Namun dalam pertemuan kali ini, Jokowi tak langsung menjawab aspirasi mereka.
"Saya telah mencatat banyak sekali dan mungkin juga dalam bentuk tulisan sudah saya terima, nantinya secara khusus saya akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang secepatnya bisa diimplementasikan," kata Jokowi seperti dalam keterangan Sekretariat Kepresidenan.
Jokowi pun berjanji memperbaiki 3-5 keraton per tahun yang bangunannya sudah rusak. Nantinya akan ada alokasi anggaran khusus untuk revitalisasi keraton.
"Saya belum bisa menjawab, tapi akan ketemu nanti setelah saya rapat terbatas (kabinet) dengan seluruh kementerian yang ada. Termasuk di dalamnya mengenai sertifikasi tanah-tanah keraton yang memang belum dikerjakan. Akan saya perintahkan untuk segera dikerjakan," ujar Jokowi. (dtc)