Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Terhadap rencana pemerintah pusat mengimpor beras sebanyak 500.000 ton pada awal tahun ini, anggota DPD RI Parlindungan Purba akan melakukan penolakan. Kebijakan tersebut dikatakan akan membuat petani sengsara.
Untuk maksud itu, Parlindungan berencana turun ke sejumlah daerah memantau langsung situasi pertanian padi berikut potensi hasil panennya. Di antaranya petani yang akan dijumpai adalah di Deliserdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi dan sebagainya.
Katanya, mulai Januari sampai Maret petani akan mempersiapkan masa panen padi. Sementara beras impor akan tiba pada bulan yang sama yakni Maret. Itu artinya harga beras panen akan merosot dan membuat petani tidak menikmati keuntungan.
"Kebijakan impor beras pemerintah akan menyengsarakan petani, saya akan menolak," kata Parlindungan, di Medan, Jumat (12/1/2018).
Sebelum menetapkan kebijakan impor beras, dikatakannya pemerintah harusnya duduk bersama dengan berbagai pihak termasuk petani. Saat ini Bulog hanya membeli 58% dari total volume panen beras petani.
Sementara itu, Gubernur Sumut Erry Nuradi menyebutkan, pada 2017, Provinsi Sumatera Utara berhasil mencapai surplus hasil pertanian termasuk padi. Capaian itu termasuk salah satu bukti keberhasilannya memimpin.