Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. DPRD Sumut melalui Komisi B menyesalkan rencana pemerintah mengimpor 500.000ton beras pada akhir Januari ini demi mengamankan pasokan pangan dalam negeri.. Sebab, kebijakam tersebut hanya menguntungkan importir dan sebaliknya merugikan petani karena sudah memasuki musim panen
"Ini bukan langkah bijak. Kenapa pemerintah tidak membantu petani dengan membeli beras petani lokal yang sudah memasuki musim panen," ujar anggota Komisi B DPRD Sumut, Richard Sidabutar kepada medanbisnisdaily.com, Jumat (12/1/2018), di Medan.
Diketahui, beberapa pekan terakhir terjadi lonjakan harga beras, meski pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Sehingga Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita akan mendatangkan 500 ribu ton beras dari Thailand dan Vietnam.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, kebijakan impor hanya menguntungkan importir, meski volume impor nya kecil. Tapi perbedaan harga tinggi membuat importir akan untung besar.
"Atau memang ada pihak yang mengendalikan harga dan HET tidak digubris. Demi tujuan meloloskan impor," tegasnya.
Impor beras ini, kata Richard, tidak akan pernah menguntungkan petani. Jelang panen raya, tapi pemerintahnya mau impor beras.
"Ironi sekali ini. Padahal panen-panen sebelumnya sudah mencukupi dan ditambah lagi panen berikutnya. Namun meski stok aman, tetap petani sengsara. Petani itu berhak sejahtera dan kita mesti berjuang demi martabat petani," pungkasnya.