Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. PPATK bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk mencegah politik uang di pilkada serentak 2018. Salah satu cara yang akan dilakukan yaitu dengan mengawasi rekening para pasangan calon hingga tim kampanye.
"Iya, kita akan melakukan pertemuan lagi dengan Bawaslu dan KPU. Prinsipnya kita akan membantu KPU dan Bawaslu untuk terselenggaranya pilkada yang baik," kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin alias Badar di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (16/1).
Badar menyebut ada tren peningkatan laporan transaksi keuangan mencurigakan selama proses pemilihan, seperti pada pemilu 2014 maupun pilkada serentak 2017. Transaksi tunai pun disebut Badar meningkat saat itu.
"Kita melakukan riset ada terjadi peningkatan laporan transaksi keuangan mencurigakan. Terlihat transaksi tunai yang meningkat dan sebagainya itu merupakan indikasi," ujarnya.
Terkait transaksi tunai, Badar menyebut akan bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk melihat di daerah mana saja yang terjadi peningkatan. Jika datanya sudah didapat, menurut Badar dapat ditelusuri uang itu digunakan untuk keperluan apa.
"Dari penarikan-penarikan uang tunai oleh suatu bank kalau jumlahnya meningkat nanti kita kerja sama juga dengan Bank Indonesia. Itu kan uangnya terlihat penarikan uang tunai terlihat. Kalau narik uangnya Rp 100 ribu, Rp 50 ribu yang banyak di suatu daerah yang pilkada, kita akan telusuri bank mana itu, kemananya, dari situ kita bisa menyimpulkan ada indikasinya terjadi itu," ucap Badar. (dtc)