Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Ketua Umum Taruna Merah Putih (TMP), Maruarar Sirait mengatakan, Kota Medan merupakan miniatur Indonesia. Masyarakatnya multietnis, agama dan ragam budaya. Karena itu, ibukota Provinsi Sumut ini harus dijaga dari ideologi-ideologi penolak Pancasila.
Penegasan itu disampaikan Maruarar kepada wartawan usai acara Kirab Kebangsaan dan Jalan Santai yang digelar ormas yang dipimpinnya di Lapangan Merdeka, Medan, Minggu (21/1/2018).
Kirab dan jalan santai dengan tema Mempancasilahkan Kota Medan ini diikuti ribuan warga dan dihadiri Walikota Medan Dzulmi Eldin, Wakil Walikota Akhyar Nasution, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat, anggota DPR Sofyan Tan, anggota DPR Niko Siahaan, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung dan Ketua TMP Medan Wong Cun Sen Tarigan.
Menurut Maruarar, tema Mempancasilahkan Kota Medan merupakan salah satu upaya agar Pancasila tidak sekadar diucapkan, tapi dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat.
Ia menjelaskan, saat ini ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan Pancasila dan berusaha menggantinya dengan ideologi lain. Ini terbukti dengan maraknya aksi-aksi terorisme, intoleran dan ujaran kebencian di media massa maupun media sosial.
"Syukurlah, silent majority yang selama diam mulai bersikap. Kita menolak diam, kita menolak takut. Kita mengakui ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Apa solusinya? Pemerataan. Sertifikat dibagi-bagi Presiden Jokowi kepada masyarakat kecil. Anggaran desa diperbesar. Jalan tol dibangun, pelabuhan dibangun," ujar politikus PDIP ini.
Menurut anggota DPR ini, pembangunan di era Jokowi tidak lagi Jawa sentris Padahal, kalau mau, pemilih terbanyak itu ada di Pulau Jawa.
Kata Maruarar, ekonomi merupakan salah satu penyebab munculnya radikalisme dan intoleran. Ideologi/keyakinan juga penyebab lain radikalisme. Karena itu, penegakan hukum dan perbaikan ekonomi sebagai solusi memberantas radikalisme.
"Jadi penyelesaiannya harus komperehensif. Pemerataan ekonomi iya, penegakkan hukum juga harus," paparnya.