Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat selaras dalam kebijakan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, permintaan Jokowi itu bertujuan untuk membangun tata kelola pemerintah yang baik.
"Saya kira arahan Presiden kepada saya sebagai Mendagri dan kepada seluruh kepala daerah bahwa Pak Jokowi ingin membangun hubungan tata kelola pusat dan daerah yang harus semakin efektif dan efisien mempercepat reformasi apa pun. Termasuk hari ini juga perizinan yang ujungnya ada sinergi, konektivitas antardaerah, pusat dan daerah, sehingga penguatan otonomi itu jadi Indonesia sentris yang dibangun Pak Jokowi kan ujungnya nanti penguatan otonomi daerah," ujar Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (23/1/2018).
Karena itu, pemerintah daerah menurut Tjahjo harus bergerak cepat merespons sikap dari pemerintah pusat. Tujuannya untuk kebaikan di daerah.
"Makanya daerah harus cepat merespons apa yang menjadi sikap pusat tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di daerah dan mempercepat pemerataan pembangunan di daerah," kata dia.
Selain meminta penyelarasan, Jokowi juga meminta agar pemerintah daerah tidak terlalu banyak mengeluarkan peraturan daerah. Jika perlu regulasi yang menghambat proses masuknya investasi, dihapus.
"Kan saya sudah (hapus) 3.143 ribu masih kurang itu. Tapi tahu-tahu sudah dicut MK. Ya sudah. Makanya inisiatif harus muncul dari daerah. Termasuk bagi kami pusat, kami juga akan merevisi Kemendagri yang ada yang enggak perlu sehingga daerah bisa ikut sama-sama. Jangan terlalu membuat banyak perda-perda itu aja," sambungnya. (dtc)