Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Partai Amanat Nasional (PAN) turut angkat bicara terkait 2 menteri dari Partai Golkar yang rangkap jabatan di Kabinet Kerja Presiden Jokowi. PAN menilai menteri seharusnya mengabdi penuh untuk negara.
"Kalau sudah menjadi menteri, jabatan-jabatan strategis di kepercayaan itu dilepas. Mungkin tidak ada aturan formalnya, tapi itu ada etika fatsun politik yang sudah disampaikan mestinya ditegakkan dijaga dan sebagai menteri pun saya pikir mesti tahu diri," kata Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1/2018).
"Karena kalau sudah ditunjuk menjadi menteri, dilantik entah masa jabatannya tinggal sebentar ataupun lama sekalipun itu tetap yang diprioritaskan adalah pengabdian untuk negara ini sehingga tentu urusan partai nomor sekian," imbuhnya.
Hanafi pun memberikan contoh kader partainya, Asman Abnur, yang diangkat menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan melepaskan jabatan di PAN. Selain itu, Hanafi mengapresiasi Puan Maharani yang juga menonaktifkan jabatannya saat ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusian dan Kebudayaan (Menko PMK).
"Karena kami misalnya punya Pak Asman sebagai menteri PAN-RB, begitu koordinasi harian mingguan membahas urusan partai beliau sudah tidak terlibat lagi. PDI Perjuangan juga kita apresiasi, ada Mbak Puan di sana dan itu fokus menjadi Menko," tuturnya.
Seperti diketahui, Airlangga Hartarto masih mengisi posisi Menteri Perindustrian meski telah ditunjuk oleh Golkar untuk mengisi posisi Ketum menggantikan Setya Novanto. Ada pula Idrus Marham yang baru saja dilantik menjadi Menteri Sosial yang saat ini masih menduduki posisi Ketua Koordinator Bidang Kelembagaan Golkar.
Sebelum dilantik, Presiden Jokowi pernah menyatakan bahwa menterinya tak boleh merangkap jabatan. Hal itu dia sampaikan saat masih menggodok formasi kementerian bersama Tim Transisi setelah terpilih.
"Kalau saya pribadi ingin agar yang menjadi menteri lepas dari partai politik," kata Jokowi seusai rapat di Kantor Transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8). (dtc)