Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Bangkok - Seorang aktivis pro-demokrasi di Thailand kabur ke luar negeri usai mengetahui dirinya akan diadili karena memposting artikel media Inggris, BBC tahun 2016 lalu. Artikel BBC itu dianggap menyinggung dan ofensif untuk Raja Thailand Maha Vajiralongkorn.
Seperti dilansir Reuters, Senin (29/1/2018), aktivis wanita bernama Chanoknan Ruamsap ini kabur keluar Thailand pada Minggu (28/1) waktu setempat. Melalui postingan Facebook-nya, Chanoknan menuturkan sejak awal bulan ini, dirinya menerima panggilan untuk hadir dalam persidangan kasus penghinaan Kerajaan Thailand.
Menurut surat pemanggilan itu, Chanoknan didakwa melanggar pasal 112, yakni menghina Kerajaan Thailand, dengan memposting profil Raja Vajiralongkorn dari sebuah artikel BBC berbahasa Thailand yang isinya dianggap menyinggung sang Raja. Artikel BBC itu pernah diposting Chanoknan via akun Facebook miliknya tahun 2016 lalu.
"Tampaknya saya telah didakwa dengan pasal 112 karena membagi artikel BBC pada Desember 2016," ungkap Chanoknan via posting Facebook terbarunya. "Saya memiliki waktu kurang dari 30 menit untuk memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Ini merupakan keputusan sulit karena kali ini saya tidak akan bisa kembali," imbuhnya.
Artikel BBC yang dianggap menyinggung Raja Vajiralongkorn itu dirilis sesaat setelah Raja Vajiralongkorn naik takhta pada Desember 2016, usai wafatnya sang ayah, Raja Bhumibol Adulyadej.
Thailand hingga kini masih memberlakukan hukum lese-majeste, yang juga dikenal sebagai pasal 112. Berdasarkan hukum lese-majeste, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum itu memiliki ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Tahun lalu, aktivis Thailand lainnya, Jatupat Boonpattararaksa, divonis 2,5 tahun penjara karena memposting artikel BBC yang sama. Jatupat yang banyak terlibat dalam unjuk rasa anti-junta militer Thailand ini ditangkap tahun 2016 lalu.
Penindakan hukum di bawah Undang-undang Kriminal Komputer dan hukum penghinaan kerajaan mengalami peningkatan tajam di bawah pemerintahan junta militer yang berkuasa sejak kudeta tahun 2014. Sedikitnya 94 orang diadili atas pelanggaran terhadap lese-majeste. Dari jumlah itu, menurut kelompok pemantau iLaw, sebanyak 43 orang dijatuhi vonis penjara.
Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, berulang kali bersumpah akan menindak tegas para pengkritik Kerajaan Thailand. Di sisi lain, para pengkritik junta militer Thailand menyebut hukum lese-majeste seringkali digunakan untuk membungkam musuh-musuh junta militer. dtc