Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Wacana untuk menjadikan Danau Toba sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus bergulir di Sumatera Utara (Sumut). Berbagai pendapat disampaikan dari sudut pandang yang berbeda.
Salah satunya disampaikan pengamat kebijakan, Darma Lubis kepada Medanbisnisdaily.com, Kamis (1/2/2018). Dijelaskan Darma, terlalu banyak mimpi dan kepentingan orang terhadap Danau Toba. Sehingga tak satupun terlihat secara konkrit dan tak dapat diakses publik.
Menurutnya pemerintah perlu membuat strategic planning dan roadmap. Keduanya harus bisa diakses sehingga masyarakat tahu apa sebenarnya yang mau dikerjakan di Danau Toba.
"Dalam hal itu masyarakat juga harus dilibatkan. Diikutkan sehingga mereka tahu dengan jelas. Sementara ini konsep-konsep itu datangnya dari pusat dan tiba-tiba. Wajarlah masyarakat jadi curiga," katanya.
Jika strategic planning dan roadmap sudah dibuat kita tahu mengukur pencapaian apa yang sudah tercapai, apa kendala dan seberapa jauh tujuan itu dicapai.
"Dokumen strategic planning dan roadmap itu lebih dulu dijadikan perda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kemudian didorong untuk dijadikan untuk UU atau minimal keppres," lanjut Darma.
Menurutnya tidak seperti sekarang, begitu pusat melempar wacana kita yang merupakan pemangku kepentingan utama Danau Toba yang jadi bingung-bingung.