Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-New York. Pemerintah Myanmar menolak kunjungan Dewan Keamanan PBB untuk melihat langsung krisis pengungsi Rohingya. Menurut pemerintah Myanmar, ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan.
Duta Besar Kuwait untuk PBB, Mansour al-Otaibi mengatakan kepada para wartawan di markas besar PBB di New York, otoritas Myanmar tidak sepenuhnya menolak kunjungan DK PBB karena kunjungan itu bisa saja dilakukan pada Maret atau April mendatang, namun bukan bulan ini.
"Mereka hanya berpikir bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk sebuah kunjungan," ujar Otaibi yang mendapat giliran sebagai pemimpin DK PBB untuk Februari seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (2/2).
DK PBB sebelumnya telah mendesak agar ratusan ribu warga muslim Rohingya yang mengungsi dari Rakhine selama operasi militer Myanmar, diperbolehkan kembali ke negara tersebut.
Dubes Otaibi mengatakan, pemerintah Myanmar sedang mencoba untuk mengatur kunjungan ke Rakhine bagi para diplomat yang berbasis di negeri itu. Pemerintah Myanmar juga menekankan bahwa "ketegangan sedang tinggi di negara bagian Rakhine saat ini."
Hampir 700 ribu warga Rohingya telah mengungsi ke Bangladesh sejak operasi militer Myanmar di Rakhine pada Agustus 2017 lalu. Warga Rohingya tersebut kini tinggal di kamp-kamp pengungsi yang kumuh di Bangladesh. PBB telah menyatakan bahwa operasi militer Myanmar tersebut sama dengan pembersihan etnis Rohingya.
Bulan lalu, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang meminta Sekjen PBB Antonio Guterres untuk menunjuk seorang utusan khusus untuk Myanmar. Namun penunjukan itu belum dilakukan.(dtc)