Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyebutkan alokasi anggaran kementerian/lembaga ke Papua pada 2016 sekitar Rp 20 triliun. Sayangnya, dari jumlah itu sekitar 50% atau Rp 10 triliun menumpuk tidak terserap.
"Hampir 50% itu numpuk di 5 kabupaten," katanya ketika ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (7/1).
Namun dia merahasiakan nama 5 kabupaten yang dimaksud. Menurut Bambang, seharusnya anggaran ke Papua bisa dibelanjakan optimal, apalagi Papua kental dengan isu kemiskinan.
"Kita ingin alokasi anggaran kementerian/lembaga yang ada di Papua yang 2016 kalau enggak salah jumlahnya Rp 20 triliun itu benar-benar tersebar dengan baik sesuai dengan kebutuhan berbagai kabupaten yang ada di Papua. Jadi tidak menumpuk," ujarnya.
Selain Rp 20 triliun tadi, Papua juga memperoleh dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp 60 triliun pada tahun yang sama. Sayangnya kesejahteraan warga Papua masih tetap tertinggal.
"Pertanyaannya sekarang, kita harapkan pemerintah daerah di Papuanya bisa melakukan alokasi anggaran yang baik. Prioritas pada kesejahteraan masyarakatnya, pelayanan dasar itu harus diutamakan," ujarnya.
Contoh kasus yang menunjukkan betapa rendahnya tingkat kesejahteraan di Papua seperti kejadian di Asmat. Kondisi warga di sana sangat memprihatinkan hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan.
"Tentunya (Asmat) ini teguran yang sangat keras buat pemerintah daerah karena dia punya tanggung jawab yang tidak dijalankan dengan baik. Jadi kita harapkan ke depan tidak ada lagi pemerintah kabupaten di papua yang lalai memerhatikan kesejahteraan masyarakatnya," tambahnya. (dtf)