Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan gempa bumi berpotensi merugikan keuangan hingga ratusan triliun. Tak tanggung-tanggung, Sri Mulyani menyebut potensi kerugian itu mencapai US$ 30 miliar atau sekitar Rp 405 triliun (US$ 1 = Rp 13.500).
"Kita lihat dalam catatan bagaimana bencana itu pengaruhi ekonomi kita, gempa di Indonesia bisa berpotensi sebabkan hilangnya GDP sampai 3%, US$ 30 billion," ujar Sri Mulyani dalam acara Raker Gubernur Seluruh Indonesia Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Radikalisme, Terorisme, dan Bencana, di Hotel Bidakara, Rabu (7/2).
Selain itu, dia juga mencontohkan kerugian akibat bencana alam di Aceh, Yogyakarta, dan beberapa daerah lain. Menurut Sri Mulyani, bencana alam tersebut telah merusak infrastruktur.
"Kalau kita lihat tsunami Aceh, bencana ini cost-nya US$ 4,5 billion, Yogyakarta gempa kehilangan 30% GDP daerahnya. Lalu kerusakan infrastruktur yang diakibatkan bencana kalau dilihat dari 2004, tsunami Aceh, gempa di Jogja, gempa di Padang, banjir di Jakarta, erupsi Gunung Sinabung, semuanya menimbulkan kerusakan pada infrastruktur," tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan, kalau kita lihat indeks bencana, Indonesia masuk kategori tertinggi. Untuk rata-rata indeks bencana nasional kita ada di 156,3%. Pemerintah, kata Sri Mulyani, ingin turunkan indeks itu ke 30% lebih kecil.
Sedangkan indeks risiko bencana yang diukur dari 136 kabupaten/kota lebih tinggi lagi yaitu 169,5%. Oleh sebab itu, menurut Sri Mulyani, siapapun gubernur atau presidennya, akan menghadapi kenyataan Indonesia memiliki risiko bencana alam yang tinggi.
"136 kabupaten/kota itu, 21 ada di Sumatera, 18 di Kalimantan, 32 di Jawa, 24 Sulawesi, 19 di Bali dan Nusa Tenggara, 12 di Maluku dan Maluku utara dan 10 di Papua dan Papua barat," terang Sri Mulyani.
Terakhir, Sri Mulyani mengajak Pemda dan kementerian/lembaga saling meningkatkan koordinasi menurunkan indeks risiko bencana tersebut.
"Strategi kita adalah bagaimana untuk menurunkan indeks risiko ini, dan ini perlu kerja bersama, tidak mungkin ada di satu Kementerian atau daerah. Strategi untuk membangun keberlanjutan dan menurunkan tingkat kerentanan dan dalam hal itu berarti daya tahannya lebih tinggi dan peningkatan kapasitas menjadi sangat penting," tutur Sri Mulyani. (dtf)