Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeberkan masalah-masalah infrastruktur di Asmat, Papua. Apa saja?
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, sejumlah Direktorat Jenderal (Ditjen) di Kementerian PUPR pun ditugaskan untuk turun ke Asmat agar tahu bagaimana kondisi di sana.
"Tugas dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kita tim melihat kondisi seperti apa di sana, kemudian membuat solusi, karena Pak Presiden (Joko Widodo) kan bilang di Asmat itu masalah infrastruktur yang sangat terbatas," katanya dalam konferensi pers di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (8/2).
Dia menyebutkan, tim yang diturunkan ke Asmat, adalah Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, serta Ditjen Penyediaan Perumahan dan lain sebagainya.
"Jadi tim kami adalah tim gabungan yang cukup besar. Jadi hampir semua Ditjen di Kementerian PUPR, ada dari Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, kemudian Penyediaan Perumahan," sebutnya.
Di Kabupaten Asmat sendiri, kata dia, ada 23 distrik. Tim PUPR mendatangi sebanyak 6 distrik. Pihaknya menyadari bahwa masalah kekurangan gizi dan penyakit lainnya di sana tersebar di seluruh distrik.
Yang menjadi faktor penyebab kodisi tersebut, lanjut dia, dipengaruhi oleh 2 faktor. Pertama, karena lingkungan geografis di sana mayoritas adalah rawa dan yang kedua mengenai air bersih.
"Tantangannya, satu masalah pembangunan karena semuanya rawa-rawa, kedua air bersih. Di sini agak susah dapat air tahan di rawa, karena endapan sedimen rata-rata 200 meter," jelasnya.
"Tugas tim perumahan rakyat (PUPR) supaya kejadian ini tak terjadi lagi, untuk itu kita lihat masalah utama gimana lingkungan yang sehat, air minum, sanitasi, lalu konektivitas," lanjutnya.
Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat memberikan keberlangsungan hidup masyarakat di sana supaya tidak tergantung masyarakat luar. "Dalam arti, kalau tergantung, begitu ombak besar mereka akan terperangkap di sana," tambahnya.
Dia mencontohkan, bagaimana jembatan-jembatan pejalan kaki di sana kondisinya begitu memprihatinkan. Padahal di sana daerahnya mayoritas adalah rawa sehingga butuh akses jalan yang memadai. Akhirnya mereka kebanyakan menggunakan perahu untuk untuk perjalanan yang agak jauh.
"Mereka ini sebagian besar menggunakan perahu untuk sarana transportasi, karena daerah sana didominasi oleh rawa-rawa. Tapi, di sana ada jembatan tapi dibuat dari kayu. Sebagian besar sudah putus," tuturnya.
Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Kementerian PUPR, Dwityo Akoro Soeranto ikuti melengkapi. Kata dia, sistem pengolahan sampah di sana juga belum ada. Akhirnya sampah berserakan di mana-mana.
"Mereka belum punya sistem pengelolaan sampah. Jadi sampah itu berserakan, karena memang belum ada institusi yang mengelola itu," ujarnya.
Begitupun sumber daya air di sana yang diakuinya masih sangat minim. Dijelaskannya, Kementerian PUPR sebelumnya sudah memberikan dukungan terhadap ketersediaan air bersih, hanya saja belum optimal dan kapasitasnya kecil.
"Untuk air minum, sumber air di sana itu terbatas. Selain terbatas, kualitasnya juga jelek," tambahnya. (dtf)