Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan bahwa dirinya akan memerintahkan Angkatan Laut Filipina untuk menembak mereka yang melewati batas ekonomi ekslusif (Exclusive Economic Zone/EEZ) negaranya.
Hal tersebut diungkapkan Duterte dalam jumpa pers di Davao City seperti dilansir CNN Philippines, Senin (12/2).
"Saya harap (wilayah) tidak sampai Guam sekarang karena Guam akan menjadi milik kita juga. Kita tidak bisa melawan Amerika, sama seperti China, tapi tenang saja kalau ada sesuatu melewati zona ekonomi, saya akan memerintahkan Angkatan Laut untuk menembak," kata Duterte.
Sebagian besar wilayah Benham Rise, terletak 135 mil dari Aurora, merupakan bagian dari EEZ Filipina. Bagian yang tersisa yang tidak berada di bawah EEZ negara tersebut diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai bagian landas kontinen Filipina (ECS).
Wilayah EEZ, di bawah konvensi PBB tentang hukum laut, memberikan hak istimewa kepada negara mengenai eksplorasi dan penggunaan sumber daya kelautan.
Karena Filipina memiliki hak berdaulat atas Benham Rise, ia memiliki hak tunggal untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi minyak, gas dan sumber daya mineral lainnya di wilayah tersebut.
Duterte juga mengatakan bahwa dia akan mengklaim kepemilikan dari zona ekonomi dengan memerintahkan militer untuk melindungi dataran rendah bawah laut.
"Saya memerintahkan Angkatan Laut Filipina dan Angkatan Udara untuk melakukan patroli reguler," kata Duterte.
Ancaman tersebut muncul setelah dia memerintahkan untuk mengambil kembali izin yang ada untuk penelitian asing di Benham Rise.
Berdasarkan hukum internasional, tidak ada kapal asing yang juga diizinkan untuk melakukan penelitian apapun dalam EEZ atau ECS tanpa izin atau persetujuan dari pemerintah Filipina.
Namun, Juru Bicara Kepresidenan Harry Roque menjelaskan bahwa tidak ada larangan penelitian, hanya saja ada persyaratan tambahan dari Penasihat Keamanan Nasional.
Pada tanggal 19 Januari, Departemen Luar Negeri (DFA) mengatakan bahwa China diizinkan untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut karena tim mereka termasuk seorang ilmuwan Filipina di kapal tersebut. Sekretaris DFA Alan Cayetano mengatakan China setuju untuk membagikan data penelitian mereka.
Langkah untuk mengizinkan China melakukan penelitian di Benham Rise dikritik, setelah negara tersebut menolak untuk mematuhi keputusan arbitrase mengenai perselisihan Laut Cina Selatan.(dtf)