Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Naypyitaw. Komandan Militer Myanmar, Min Aung Hlaing, menerima penghargaan kehormatan dari Thailand di tengah krisis Rohingya yang menyelimuti negaranya. Pasukan militer Min Aung Hlaing juga dituding PBB melakukan praktik pembersihan etnis terhadap minoritas muslim Rohingya di Rakhine.
Kecaman global menghujani Myanmar sejak operasi militer digelar di Rakhine pada 25 Agustus 2017 lalu. Operasi militer itu dilaporkan sarat kekerasan dan memicu eksodus sekitar 700 ribu warga Rohingya ke Bangladesh.
Pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi, menanggung kritikan, kecaman dan kemarahan global. Bahkan berbagai penghargaan dan gelar kehormatan Suu Kyi yang diterimanya saat masih menjadi tahanan politik, dicabut karena krisis Rohingya.
Namun, seperti dilansir AFP, Jumat (16/2/2018), Komandan Militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang mengendalikan militer dan mengawasi 'operasi pembersihan' di Rakhine itu, malah menerima penghargaan dari Kerajaan Thailand.
Dilaporkan surat kabar Kerajaan Thailand, Royal Gazette, bahwa Min Aung Hlaing dinominasikan untuk mendapatkan penghargaan kerajaan oleh Raja Thailand Maha Vajiralongkorn pada 21 Agustus 2017, beberapa hari sebelum operasi militer digelar di Rakhine, Myanmar.
"Untuk dukungan dan jasa bagi militer Thailand," sebut Royal Gazette dalam laporannya, merujuk pada alasan pemberian penghargaan untuk Min Aung Hlaing.
Min Aung Hlaing melampirkan foto di akun Facebook resminya, yang menunjukkan dirinya tersenyum setelah menerima penghargaan dari Kerajaan Thailand di Bangkok. Penghargaan yang diterimanya bernama 'Knight Grand Cross First Class of the Most Exalted Order of the White Elephant'.
Dia juga berfoto dengan Komandan Pasukan Bersenjata Kerajaan Thailand, Jenderal Tarnchaiyan Srisuwan. Pasukan Bersenjata Kerajaan Thailand dalam pernyataannya menyebut penghargaan diberikan untuk 'menunjukkan hubungan dekat dan terjalin lama' antara kedua negara.
Namun aktivitas HAM dari Fortify Rights, Matt Smith, menyebut Thailand seharusnya mendukung seruan agar keadilan ditegakkan di Myanmar, daripada memberikan penghargaan untuk pejabat tinggi militernya.
"Ini adalah pria yang bertanggung jawab atas kekejian massa yang dilakukan militer dengan impunitas sepenuhnya," ucap Smith. Dia merujuk pada berbagai praktik kekerasan, seperti pembunuhan dan pemerkosaan, yang dilakukan militer Myanmar terhadap Rohingya seperti dilaporkan PBB.
Thailand membela keputusannya memberi penghargaan kepada Min Aung Hlaing. "Ini merupakan tradisi untuk memberikan penghargaan kerajaan kepada komandan tertinggi negara-negara asing," tegas juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Letnan Jenderal Kongcheep Tantravanich. (dtc)