Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Naypyitaw. Otoritas Myanmar mengakui tindakan pihaknya membuldoser desa-desa warga etnis minoritas muslim Rohingya di Rakhine. Namun mereka membantah jika aksi itu bertujuan menghancurkan bukti kekejaman pada Rohingya. Lalu untuk apa?
Pekan lalu, Human Rights Watch (HRW) merilis foto-foto citra satelit yang menunjukkan sedikitnya 55 desa di Rakhine diratakan dengan tanah oleh buldoser. Dalam pernyataan terbaru, seperti dilansir Reuters, Senin (26/2/2018), otoritas Myanmar memberikan penjelasan soal pembuldoseran itu.
Penjelasan disampaikan oleh Aung Tun Thet selaku ketua badan kemanusiaan pemerintah Myanmar untuk Rakhine. Badan kemanusiaan bernama Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine (UEHRD) ini dibentuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi pada Oktober 2017 untuk memimpin upaya pemulihan domestik bagi situasi krisis di Rakhine.
Dalam penjelasannya, Aung Tun Thet yang juga pakar ekonomi veteran Myanmar, menyebut desa-desa di Rakhine diratakan dengan tanah untuk membuka jalan bagi permukiman kembali para pengungsi. Aksi pembuldoseran diklaim akan mempermudah pemerintah Myanmar dalam memukimkan kembali para pengungsi sedekat mungkin dengan tempat tinggal mereka sebelumnya.
"Tidak ada keinginan untuk memusnahkan hal-hal yang disebut bukti," tegas Aung Tun Thet kepada wartawan setempat pada Senin (26/2) ini. Dia menanggapi tudingan HRW bahwa pembuldoseran itu bertujuan menghilangkan bukti pelanggaran yang dilakukan militer Myanmar di Rakhine.
"Tujuan kami adalah memastikan agar bangunan-bangunan bagi orang-orang yang kembali bisa dibangun dengan mudah," imbuhnya.
Ditegaskan juga oleh Aung Tun Thet, Myanmar akan melakukan upaya terbaik untuk memastikan proses repatriasi sesuai kesepakatan dengan Bangladesh bisa berjalan dengan 'adil, bermartabat dan aman'.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menegaskan seruannya kepada Myanmar untuk memastikan akses kemanusiaan secara bebas di Rakhine. Seruan ini disampaikan kepada Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. "Komunitas Rohingya secara mati-matian membutuhkan bantuan penyelamat hidup, solusi jangka panjang dan keadilan dengan segera," tegas Guterres. (dtc)