Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Partai Gerindra mendeteksi adanya keinginan dari partai pendukung pemerintah mewujudkan calon tunggal pada Pilpres 2019. Gerindra mengendus isu tersebut sejak pembahasan UU Pemilu.
"Kami sebenarnya sudah mendeteksi, mengendus, sejak awal sejak pembentukan UU Pemilu itu dari partai pendukung pemerintah, bahkan draf dari pemerintah itu dimungkinkan untuk adanya calon tunggal. Itu kami tentang, seharusnya tidak boleh ada calon tunggal," kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (1/3/2018).
"Pada akhirnya dimungkinkan adanya calon tunggal, pasalnya ada jadi melawan kotak kosong. Itu yang kami deteksi dan Fraksi Gerindra keberatan," imbuh Riza.
Riza menilai calon tunggal tak baik untuk sistem demokrasi di Indonesia. Menurutnya, setiap warga negara mempunyai hak mencalonkan diri menjadi pemimpin bangsa.
"Ini kan demokrasi, demokrasi harusnya membangun partisipasi masyarakat. Ini sesuai UU, warga negara punya hak memilih dan dipilih. Kalau ada calon tunggal, masyarakat tidak punya hak pilih karena hanya ada satu calon. Itu kami tentang. Tapi kan di parlemen yang berkuasa itu partai pemerintah dan berkeras dengan adanya calon tunggal," papar dia.
Selanjutnya Riza memandang isu calon tunggal ini diperkuat adanya ambang batas pencalonan presiden sebesar 20/25 persen. Bagi Riza, ambang batas tersebut menutup munculnya calon alternatif.
"Kedua, regulasi yang kedua, presidential threshold 20 persen. Itu penggiringan ke arah calon tunggal. Sekalipun masih ada 80 persen, hitungan partai itu kan tidak persis. Jadi dimungkinkan 10 partai yang punya hak untuk mengusung itu dikerucutkan untuk satu calon tunggal. Itu yang dipahami partai pengusung," imbuhnya.
Selain itu, Riza mengatakan isu calon tunggal ini semakin kentara saat Jokowi mencoba merangkul semua partai di parlemen. Meski begitu, dia tetap yakin Ketum Gerindra Prabowo Subianto bisa maju dan memenangi Pilpres 2019.
"Lalu ketiga, masuk ke tahap penggiringan. Sekarang sudah ada lima fraksi pendukung Jokowi. Ini akan dikejar dari sisa yang ada dari 10 yang ada di parlemen dan 14 yang ada di luar untuk mendukung paslon," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman juga menolak ajakan Joko Widodo (Jokowi) berkoalisi pada Pilpres 2019. Pasalnya, dia tak ingin adanya calon tunggal.
"Saya tegaskan di sini bahwa PKS diajak bergabung dengan Istana jelas ada. Dan itu bukan sebuah kejahatan dalam politik. Itu biasa biasa saja. Istana ingin mengajak kita. Cuma melihat, kalau PKS bergabung, Gerindra, PAN bergabung, kemungkinannya nanti Pak Jokowi melawan kotak kosong," kata Sohibul. (dtc)