Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Taput. Progoram ketahanan pangan nasional melalui upaya khusus padi jagung dan kedelai (Upsus Pajale) di Tapanuli Utara (Taput) Tahun anggaran 2017 disoal DPRD Taput. Pasalnya, target tanam kurang lebih 7 ribu hektar jenis kacang kedelai Ta 2017 luput dari pengawasan.
Hal tersebut diakui anggota Komisi B DPRD Taput Rio Panggabean kepada Medanbisnisdaily.com saat dikonfirmasi via seluler Selasa, (6/3/2018). Ia mengaku pihak Komisi B DPRD Taput yang membidangi pertanian merasa kecolongan dalam bentuk pengawasan. "Berhubung sumber pendanaannya dari APBN, jadi kita tidak terlibat soal penganggaran dan pelaksanaannya," ujarnya.
Menurut Rio, seharusnya pemerintah melalui Dinas pertanian harus melaporkan kegiatan kepada pihak legislatif. Meski dana bersumber dari APBN, komisi B tetap memiliki hak pengawasan. Ia mengatakan dalam waktu dekat komisi B DPRD Taput segera meminta pertanggungjawaban Dinas Pertanian.
Selain itu soal bantuan alat mesin pertanian (alsintan), katanya, juga akan mengambil sikap melalui komisi B dalam waktu dekat dan menindaklanjuti laporan tersebut. "Kita akan pertanyakan kepada pihak terkait, bagaimana mekanisme yang diterapkan,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Kelompok Tani Hijau Lestari Desa Dolok Saribu, Kecamatan Pagaran, Taput, Panel Purba mengatakan bantuan Upsus Pajale Tahun anggaran 2017 terkesan membingungkan dan tidak transparan pemamfatanya.
Panel menyebutkan, skema bantuan yang diterima tidak dipahami betul dan peruntukannya juga membingunkan. "Memang dana sebesar 25 juta sudah diterima, hanya untuk beli bibit dan pestisida, kalau pupuk kami sediakan sendiri, karena dana tersebut tidak termasuk untuk pembiyaan,” ujarnya.
Harga benih dinilai cukup mahal, dengan harga Rp16 ribu per kg. Ia menilai perhitungan harga benih yang mencapai Rp16 ribu per kg terlalu mahal. "Harga bibit itu, sedikit tidak masuk akal, terlalu mahal. Saat ini, kelompok tani kami mendapat jatah 20 hektare, namun kami baru menanam kurang lebih 5 hektare," katanya.
Menanggapi hal itu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Manat Purba Desa Dolok Saribu membenarkan bahwa kelompok tani mendapat bantuan sosial darin pemerintah. "Dalam hal ini, tidak tau menau soal besaran dana dan cara pemanfaatannya. Penentuan harga benih dan pengadaannya sudah ditentukan dinas, kelompok tani tidak ikut terlibat secara langsung,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Desa Dolok Saribu Nimrod Purba mengaku, tidak mengetahui luasan lahan dan juga bentuk bantuan dimaksud. "Baru ini saya tau, untunglah bapak memberi tau, sebelumnya saya tidak tau sama sekali," ujar kades.
Sementara itu, beberapa waktu lalu, Toni Simangunsong Kadis Pertanian Tapanuli Utara, terkait Bansos Pajale khusus jenis tanaman kedelai mengakui, bahwa kelompok tani di Taput mendapatkan bantuan itu dan dananya di transfer. "Itu bansos langsung ditransfer ke koptan, koptan buka rekening, ditrasnfer langsung, sesuai dengan pengajuan penyuluh pertanian,” ujarnya.