Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Walikota Medan HT Dzulmi Eldin S mengaku masih banyak persoalan pelayanan publik yang ada di Kota Medan. Namun, semuanya berlahan-lahan bisa diselesaikan berkat dukungan dan informasi dari Ombudsman RI.
Hal ini dikatakannya saat membuka acara Diskusi Publik Sengkarut Pelayanan Pengurusan E KTP dan Adminduk lainnya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke 18 Ombudsman RI di kantor Ombudsman Medan, Sabtu (10/3/2018).
"Saya apresiasi kegiatan diskusi publik yang dihadiri para jejaring Ombudsman ini. Karena kehadiran Ombudsman dapat memfasilitasi dan memberi informasi terkait kegiatan pelayanan publik pada masing-masing SKPD di Kota Medan yang mungkin kurang pada tempatnya," ujar Dzulmi Eldin.
Memang, lanjut Eldin, banyak kritikan dari Ombudsman tapi ini jadi cambuk bagi Pemko Medan untuk memperbaiki pelayanan publik di kota Medan.
"Kami sudah berusaha memberi pelayanan terbaik semua fasilitas sudah disediakan agar semua bisa terlayani. Tahun ini kita juga memiliki program agar dalam setiap permohonan pengurusan tidak lagi menggunakan lembar kertas tapi bisa melalui aplikasi agar lebih mudah pengurusan tanpa berurusan dengan parat," katanya.
Ia juga mengakui sudah selalu mengingatkan kepada setiap aparat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak meminta jasa pelayanan karena akan ada hukuman disiplin yang akan diberikan bagi mereka yang melakukan hal tidak terpuji tersebut.
"Kalau untuk pengurusan E KTP, sampai saat ini masih banyak yang belum merekam dirinya," imbuh Eldin.
Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, mengakui dari hasil survei Ombudsman tahun 2016 Pemko Medan sudah masuk zona hijau dimana hampir 16 SKPD sudah mengembangkan atributisasi pelayanan publik.
"Nilai masing-masing OPD sudah di atas 81 ke atas yang artinya masuk kategori zona hijau. Sedangkan apakah atribusisasi itu dilakukan? Maka akan perlu kita survei kembali," katanya.
Untuk itu dalam memperbaiki pelayanan publik, ia berharap ke depan diskusi publik dari jejaring Ombudsman bisa dilakukan secara periodik shingga mendorong fasilitas publik yang semakin baik.