Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Sejumlah kelompok masyarakat pecinta Danau Toba yang tergabung dalam komunitas Jendela Toba dan Earth Society menyesalkan sikap Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BP GKT) yang menerima bantuan dana dari PT Aquafarm Nusantara (PT AN).
Dengan menerima bantuan itu, berarti BP GKT care dengan perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan di Kawasan Danau Toba (KDT). Selain itu, BP GKT telah membantu memuluskan upaya penciptaan peta konflik yang dilakukan oleh PT AN terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini berjuang untuk keselamatan KDT.
"Ini sangat menyedihkan. Apa nanti kata orang bila BP GKT yang selama ini berjuang untuk Geopark Kaldera Toba justru menerima bantuan dari perusahan yang merusak KDT," ujar salah pendiri Jendela Toba, Mangaliat Simarmata.
Lagipula status hukum PT AN saat ini sedang dipersoalkan oleh Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT). Tapi mengapa BP GKT bisa bersikap seperti itu. Geopark tidak membutuhkan bantuan dana dari perusahan perusak KDT. Dananya sudah disiapkan oleh negara, lanjut Mangaliat.
Hal sama juga disampaikan aktivis Jendela Toba lainnya, Sihar Emiry. Menurutnya apa yang dilakukan PT AN itu adalah teknik-teknik penjajahan seperti yang dilakukan Belanda. Sangat disayangkan sekelas BP GKT tergiur dengan hal itu.
Pendapat sama juga disampaikan Johannes dari Earth Society. Menurutnya publikasi pemberitaan bantuan itu sengaja dibuat semalam, karena dalam beberapa hari terakhir perusahaan PT AN tengah disorot oleh kelompok-kelompok masyarakat pecinta Danau Toba.
Padahal pemberian bantuan itu berlangsung pada Kamis (8/3/2018) seperti yang diberitakan medanbisnisdaily.com. "Setahuku baru ini dipublis ke media secara massif. Ini jelas politik pecah belah yang dilakukan oleh PT AN. Sayangnya BP GKT ikut dalam peta konflik itu," katanya. Tapi itu jadi membuat publik tahu siapa lawan siapa kawan, katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya PT AN memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp 250 juta kepada BP GKT. Uang itu disebutkan untuk membantu pembuatan sign board di beberapa titik KDT. Bantuan itu diterima oleh General Manager BP GKT, yang juga Kadisbudpar Sumatera Utara, Wan Hidayati, pada Kamis (8/3/2018) di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut.