Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Sydney. Pemerintah Indonesia dan Australia sepakat menandatangani perjanjian kerja sama di bidang maritim. Ada sembilan prioritas yang menjadi fokus kerja sama tersebut.
Perjanjian bertajuk Plan of Action on Maritime Cooperation itu ditandatangani wakil delegasi dari dua negara usai pertemuan 2+2 Indonesia-Australia di Commonwealth Parliamentary Offices, 1 Bligh Street, Sydney, Australia, Jumat (16/3). Indonesia diwakili oleh Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya dan Deputy Secretary Indo-Pasific Group Kementerian Luar Negeri Australia Richard Maude.
Menlu Retno LP Marsudi dan Menlu Australia Julie Bishop menjadi saksi penandatanganan action plan perjanjian kerja sama tersebut. Poin yang dibahas mulai dari ekonomi hingga penanggulangan terorisme.
Pertama, pengembangan ekonomi, konektivitas maritim dan 'blue economy'. Australia dan Indonesia menyadari pentingnya perdagangan maritim dan perkembangan kerja sama yang berkelanjutan.
Kedua, memperkuat pertahanan maritim, memberantas kejahatan transnasional yang berlangsung di perairan Indo Pasifik. Ketiga, memberantas penangkapan ikan secara ilegal.
Keempat, meningkatkan keamanan maritim, mencegah serta merespons polusi lingkungan maritim. Kelima, meningkatkan koordinasi dan manajemen risiko bencana maritim.
Keenam, kolaborasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sektor marina. Ketujuh, manajemen berkelanjutan dalam sumber daya maritim dan blue carbon.
Kedelapan, pengelolaan warisan budaya maritim. Kesembilan, memperkaya kegiatan dialog baik skala regional maupun multilateral forum.
Perjanjian ini akan dibahas komprehensif dalam rangkaian KTT Istimewa ASEAN-Australia 2018. Konferensi tingkat tinggi ini mempertemukan negara-negara ASEAN dengan Australia digelar pada 16-18 Maret 2018 di Sydney.(dtc)