Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif menjelaskan dalam beberapa waktu ke depan, KPK akan fokus pada pemberantasan korupsi di sektor kehutanan.
Dalam siaran pers yang diterima medanbisnisdailiy.com, Minggu (18/3/2018), Laode juga menjelaskan, menjelang Pilkada seperti sekarang ini, pemantauan terhadap korupsi itu lebih penting lagi. Karena biasanya petahana, yang mau maju itu menjual-jual atau berjanji kepada pemodal bahwa nanti kalau sudah jadi kepala daerah, jadi bupati, walikota atau jadi gubernur, akan memberikan izin mengelola Sumber Daya Alam (SDA) atau pengadaan barang jasa.
Korupsi di sektor kehutanan, dijelaskannya, kini semakin merajalela. Pelaku dan motif kejahatan tersebu,t menurut Laode, biasanya ada dua yakni konspirasi antara penguasa dan pengusaha.
Laode mengakui dimana-mana kondisi itu terjadi di Indonesia. Pertama, biasanya tentang manipulasi perizinan. Kedua, tidak melaporkan hasil yang didapat atau mengurangi hasil yang didapat sehingga pajaknya berkurang, royaltinya berkurang. Hal itu disampaikan Laode saat membuka Rakernas V Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), di Minahasa, Sulawesi Utara, beberapa waktu lalu.
Menanggapi keseriusan persoalan korupsi SDA, KPK mengajak AMAN untuk bekerja sama. Laode menuturkan, karena AMAN berada di seluruh Indonesia, dari ujung Sumatera sampai Papua, maka KPK ingin menjalin hubungan agar kampanye anti korupsi itu bisa disalurkan lewat AMAN.
Banyak korupsi SDA terjadi di Indonesia dan korbannya paling banyak adalah masyarakat adat. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN, Rukka Sombolinggi. Selain Rukkan juga menyebut ada sebanyak 1 juta orang dari komunitas masyarakat adat yang terancam hak pilihnya. Itu jumlah yang sangat besar dan sangat berpengaruh bagi demokrasi di Indonesia, kata Rukka.