Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Jakarta. Komisi Informasi Pusat (KIP) mengunjungi Partai Gerindra untuk mendapatkan komitmen keterbukaan informasi. Pelaporan keuangan parpol menjadi hal penting yang harus dilaporkan.
"Keuangan wajib diumumkan," kata komisioner KIP Cecep Suryadi di Kantor DPP Partai Gerindra, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (2/4).
Selain aspek keuangan, sebenarnya banyak pula yang harus dilaporkan yakni soal kebijakan partai, keputusan forum partai, hingga mekanisme rekruitmen. Untuk keuangan, sumber dana partai salah satunya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Informasi soal duit negara yang digunakan parpol harus bisa diketahui. Selain itu, duit-duit iuran juga harus dikelola secara transparan.
"Apalagi tahun 2018, bantuan keuangan naik 10 kali lipat, naik signifikan. Ini menambah penting transparansi keuangan parpol," kata Cecep.
Dana parpol sudah naik 10 kali lipat, menjadi Rp 1.000 per perolehan suara di pemilu. Kenaikan ini disahkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. PP itu ditandatangani Jokowi pada 4 Januari 2018.
Ada sanksi yang cukup berat bila keuangan parpol tidak dilaporkan ke KIP. Bisa-bisa, parpol tidak mendapatkan dana dari negara di tahun berikutnya.
"Kalau tidak dilaporkan, bantuan tahun berikutnya akan disetop. Dalam PP Nomo 1 Tahun 2018 diatur sanksi demikian," kata Cecep.
KIP kini bergerilya menyosialisasikan keterbukaan informasi ke parpol-parpol peserta Pemilu 2019. Di Gerindra, mereka ditemui oleh Bendahara Umum Thomas Djiwandono.
"Gerindra, menurut penilaian KIP cukup bagus," kata Cecep.
Gerindra bersama PKS, Partai NasDem, dan PAN adalah empat partai yang berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi KIP tahun kemarin, meski sebenarnya semua partai diundang oleh KIP. Kini agar partisipasi dari parpol meningkat, KIP menyambangi seluruh parpol.
"Ini adalah partai kelima yang kami kunjungi setelah PAN, PDIP, PKB, dan Perindo. Besok ke PPP," ujarnya. (dtc)