Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Gerakan Rakyat Berantas Korupsi (Gebrak) dan Mahasiswa Peduli Rakyat (MPR) Sumut melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sumut, Rabu (4/4/2018).
Kedua LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) itu mendesak agar Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi mencoret nama Sarmadan Hasibuan dari bursa calon Sekdaprovsu.
Kordinator MPR, Ali Ramadhan menyebut Sarmadan memiliki rekam jejak yang kurang baik. "Kami tidak ingin Sekdaprovsu punya masalah hukum," teriaknya melalui pengeras suara.
Berdasarkan catatannya, Ali menyebut ada banyak dosa yang pernah dilakukan oleh Sarmadan seperti pungutan cukai rokok sebesar Rp14 Miliar.
"Pungutan pajak rokok sudah diatur sesuai UU No 8/2009. Patut diduga uang pajak itu dijadikan ajang bagi-bagi upeti dalam upaya mempertahankan jabatannya," ucapnya.
Belum lagi, kata dia, perihal penggunaan anggaran subsidi pajak BBM senilai Rp4 Miliar setiap tahunnya yang diduga kuat tidak transparan.
Ali juga meminta agar Kejati Sumut membuka kembali kasus korupsi PSKPS (Persatuan Sepakbola Kota Padang Sidempuan). "Saat itu Sarmadan ikut mengambil keputusan strategis dalam proses penggunaan anggaran sebesar Rp3,2 Miliar. Wakil Manajer I dan Bendahara sudah diadili atas kasus tersebut, kenapa Sarmadan tidak tersentuh," katanya penuh curiga.
"Kami tidak ingin Sumut punya sekda yang nantinya berpotensi berurusan dengan penegak hukum. Kalau 3 x 24 tuntutan kami tidak dipenuhi, maka akan ada aksi yang lebih besar lagi," pungkasnya.
Aspirasi ini diterima oleh Anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan. Dia menyebut tuntutan atau aspirasi tersebut lebih kepada persoalan hukum.
Dia bilang, ada instansi yang secara khusus menanganinya yakni Kepolisian, Kejaksaan, bahkan KPK. "Kalau urusan hukum ada yang menanganinya, semoga mereka mendengar semua tuntutan teman-teman," ucap Sutrisno.
Mengenai nama Sarmadan yang masuk kedalam bursa calon Sekda, Sutrisno menyebut keputusan akhir berada ditangan Presiden.
"Presiden akan bijak dan arif dalam menentukan sikap. Tentu rekam jejak akan dipertimbangkan, semoga tuntutan serta aspirasi teman-teman bisa sampai ke Presiden," tuturnya.