Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com-Medan. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumut, Dana Tarigan, mengungkapkan, 82% perusakan lingkungan justru dilakukan oleh kolaborasi pemerintah dan pengusaha. Karenanya, kedua pasangan calon Gubsu/Wagubsu pada Pilgub Sumut 2018 iperlu diminta komitmennya dalam memperbaiki kerusakan lingkungan.
Dana mengatakan itu pada acara Focus Grup Discussion (FGD) yang digelar KPU Sumut untuk menjaring tema yang akan ditetapkan pada Debat Pilgubsu 2018, di Hotel Le Polonia Medan, Selasa (10/4/2018). FGD) dihadiri berbagai elemen masyarakat mulai dari akademisi, praktisi hukum, pakar komunikasi, pimpinan media massa hingga kalangan pegiat civil society.
Dana mengungkapkan, dalam praktiknya kolaborasi pemerintah dan pengusaha dalam hal perusakan lingkungan dilakukan dengan pemberian izin-izin di tempat yang tidak semestinya. Atau juga izin yang seharusnya tidak diperpanjang namun lewat kongkalingkong izin diperpanjang.
"Perlu kita tanyakan, berani enggak mereka (cagub dan cawagub) mencabut izin perusahaan yang bermasalah?" kata Dana.
Seringkali kata Dana, upaya hukum yang dilakukan untuk melawan perusahaan yang merusak dengan menggugat izinnya ke pengadilan justru kandas. Ia mencontohkan soal Aquafarm yang baru-baru ini memenangkan gugatan di pengadilan terkait pencemaran Danau Toba.
Berdasar penelitian World Bank, sebutnya, polusi di Danau Toba itu setara dengan kotoran 2.000 orang yang dibuang setiap hari. Namun faktanya, Aquafarm tetap memenangkan gugatan.
"Kalau ke pengadilan kita kalah selalu. Berani enggak yang bermasalah tanpa pengadilan mengevaluasi izinnya?" ungkapnya.
Direktur Bitra Indonesia, Wahyudi mengatakan, ada empat kewenangan tambahan yang diambil oleh pemerintah provinsi saat ini, yakni pendidikan, kelautan, kehutanan, dan pertambangan. Dalam hal lingkungan, konflik agraria di Sumut masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani gubernur dan wakil gubernur ke depan.
Selain itu, satu hal yang disoroti Bitra adalah potensi pengelolaan dana desa. Di Sumut ada sekitar 6.000 desa.
"Bagaimana gubernur nanti bisa mengangkat daya saing pembangunan di Sumut dengan memanfaatkan pengelolaan dana desa itu," kata dia.