Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Surabaya. Berbagai survei Pilgub Jatim menunjukkan hasil berbeda. Ada yang memenangkan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, ada yang Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno. Namun semua lembaga survei membuka kemungkinan soal hasil akhir. Sebabnya ada pemilih yang belum menentukan sikap.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, mengatakan, berdasarkan survei SMRC di tahun 2017, pemilih di Jatim tergolong unik. Sebanyak 70 persen berstatus otonom atau tidak terikat patron (tokoh tertentu), komunitas, atau ormas. Jadi mereka mandiri di bilik suara.
"Pemilih otonom di angka 70 persen, sedangkan pemilih yang bertanya tokoh, teman, keluarga, atau yang lain sebelum menentukan pilihan di angka 25 persen," kata Djayadi dalam diskusi Peran Ideal Media di Pilkada dalam Perspektif Antikorupsi yang digelar KPK di Swiss Bellin, Tunjungan, Surabaya, Rabu (11/4/2018).
Karakter lain pemilih di Jatim, sebanyak 72 persen di antaranya akan memutuskan di 2 minggu sebelum pencoblosan atau last minutes sebelum masuk bilik suara. Potret ini tergambar dalam beberapa survei yang mulai digelar Januari hingga Maret 2018 oleh berbagai lembaga. Ini, menurut Djayadi, menjadi tantangan para kandidat.
"Makanya Pilgub Jatim sangat kompetitif," jelas pria yang juga Dosen Universitas Paramadina Jakarta ini.
Masing-masing kandidat memiliki keunggulan. Khofifah dan Gus Ipul menguasai daerah-daerah tertentu. Pun halnya dengan Emil. Sementara Puti mengandalkan pendekatan trah Soekarno dan kerja-kerja partai.
Dalam diskusi, selain Djayadi, anggota Dewan Pers Imam Wahyudi lebih dulu menyampaikan materi. Dia fokus pada independensi pers dan menunjukkan kasus-kasus berita yang rawan bermasalah. Harapannya, hal serupa tak terjadi di Jatim.
"Pers jangan hanya fokus pada peserta pilkada (kandidat), tapi juga harus memantau pengawas, penyelenggara, dan pemilih serta isu atau masalah," kata Imam.
Diskusi ini merupakan rangkaian kegiatan KPK di Surabaya. Besok, KPK bersama Mendagri dan KPU memberikan pembekalan kepada 53 calon kepala daerah di Gedung Grahadi. Juga ada laporan pengumuman LHKPN para calon kepala daerah. (dtc)