Login • Lupa Password | Daftar segera dan nikmati pemasangan iklan baris secara gratis! |
Medanbisnisdaily.com - Medan. Para guru swasta di Provinsi Sumut curhat ke calon Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tentang minimnya perhatian pemerintah Provinsi Sumut. Mereka berharap kepada mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan (Pangkostrad) itu bisa mengangkat kesejahteraan guru swasta jika berhasil memimpin Sumut bersama calon Wakil Gubernur Musa Rajekshah.
Hal ini dikatakan Ketua PGSI Pusat dan Sumut Drs Isanuddin Sitorus MM saat Musyawarah Wilayah (Muswil) IV PGSI Sumut di Asrama Haji Medan, Sabtu (21/4/2018). Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua PGSI Kota Medan, Partomuan Silitonga, Kepala SMP Swasta Jambi di Medan, Drs Roland Siregar, Ketua Yayasan Pendidikan Betania, Dr Haposan Siregar, Sekretaris GP Tendik Sumut, dan Abdul Latif Ibrahim.
Diterangkan Isanuddin, bahwa sebagai sekolah yang duluan berdiri dari pada sekolah-sekolah negeri, sekolah swasta terkesan dianaktirikan. Salah satunya minimnya keperdulian terhadap keberadaan sekolah dan guru-guru swasta.
"Kita sudah kecolongan, APBD Sumut 0,0% untuk sekolah dan Guru Swasta. Makanya kita berharap jika pak Edy terpilih menjadi Gubernur nanti jangan lupakan kami sekolah dan guru swasta ini," ujarnya.
Selain itu, lanjut Isanuddin, pihaknya juga meminta agar pemerintah memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta dari ancaman sekolah negeri yang memaksa menampung siswa dengan membangun ruang kelas baru atau tidak melalui jalur resmi atau membuka "kelas Siluman". Hal ini diakui Isanuddin akan mematikan sekolah swasta karena kekurangan siswa. Kondisi ini diperburuk lagi dengan penerpapan Double Shif (pagi-siang) dan SMP terbuka.
Harapan lainnya, lanjut Isanuddin pemerintah Sumut menjamin Hak Asasi para guru swasta dari ancaman kriminalisasi akibat proses belajar mengajar di sekolah.
"Tidak seperti dulu kita dihukum angkat kaki sebelah atau dipukul sama rol tidak ada masalah karena untuk mengajarkan hal yang baik.Sekarang ini kita para guru serbasalah. Kita marahi atau menghukum murid karena tak buat PR saja kita bisa dipolisikan kalau dilaporkan. Padahal tujuan kita cuma ingin mendidik," harapnya.
Mendengar curhatan para guru, Edy yang dalam kesempatan tersebut didaulat menutup Muswil dengan memukul gong lima kali mengaku prihatin karena kesejahteraan para guru swasta masih sangatlah jauh. Bahkan dirinya merasa miris masih ada guru swasta yang bergaji Rp350 ribu per bulan.
Padahal menurut Edy persoalan kesejahteraan para guru baik negeri maupun swasta harus menjadi perhatian serius. Sekolah negeri dan swasta harus bisa sejalan dalam mencetak generasi muda yang handal.
"Saya bisa seperti sekarang ini karena adanya guru-guru ini. Pendidikan itu sangatlah perlu. Alangkah naif saat mengharapkan dunia pendidikan kita maju satu sisi kesejahteraan guru terabaikan. Ini yang harus kita benarkan. Termasuk juga persoalan anggaran pendidikan kita," tegas Edy.
Persoalan pendidikan ini lanjut Edy merupakan salah satu prioritas Eramas selain persoalan lapangan kerja, kesehatan, dan pertanian dan nelayan.
Pendidikan lanjut Edy merupakan salah satu faktor utama yang membuat suatu negara maju. Edy mencontohkan, Negara Korsel yang kemerdekaannya hanya berbeda dua hari dengan Indonesia namun saat ini Korsel tercatat sebagai negara yang memiliki kenyamanan nomor satu. Semua kesuksesan tersebut diraih karena pemerintah Korsel serius mendorong pendidikan rakyatnya. Contoh lainnya, lanjut Edy, beberapa negara tetangga seperti halnya Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam dikenal banyak menutut pendidikan di Indonesia. Namun saat ini kondisinya berbalik banyak orang Indonesia menuntut ilmu ke negara tersebut.